Bupati Pamekasan Surati Jokowi Soal Atribut PKI

jpnn.com - JAKARTA - Foto atribut Partai Komunis Indonesia (PKI) saat pelaksanaan karnaval dalam rangka memeriahkan Kemerdekaan ke-70 Republik Indonesia, Sabtu (15/8) di Pamekasan, Jawa Timur, menuai kontroversi.

Bupati Pamekasan Achmad Syafii tak menampik keberadaan atribut partai terlarang tersebut. Dia bahkan mengirim surat klarifikasi kepada Presiden RI Joko Widodo terkait keberadaan berbagai atribut bahkan foto pentolan PKI.

"Surat ini akan kami kirim Senin (17/8). Intinya kami ingin menyampaikan klarifikasi terkait kasus peredaran atribut PKI saat pelaksanaan karnaval di Pamekasan yang digelar Sabtu (15/8)," kata Achmad Syafii dalam keterangan persnya di Pendopo Ronggosukowati Pemkab Pamekasan, Minggu (16/8).

Selain kepada Presiden RI, surat klarifikasi itu juga ditujukan kepada Panglima TNI, Kapolri, Kejagung, Gubernur Jawa Timur, Pangdam V Brawijaya, dan Kejati Jatim.

Berikut isi klarifikasi Bupati Pamekasan sebagaimana tertuang dalam surat bernomor: 400/480/432.406/2015 tertanggal 16 Agustus 2015 yang ditujukan kepada Presiden RI, Panglima TNI, Kapolri, Kejagung, serta pejabat tinggi negara lainnya.

1. Peserta kegiatan karnaval terdiri dari unsur siswa dan pegawai negeri lingkup Pemda serta unsur TNI (tidak ada dari unsur Umum).

2. Tema kegiatan karnaval telah ditentukan oleh panitia lomba, yaitu berkaitan dengan 10 tonggak sejarah perjuangan Bangsa Indonesia dari zaman pra kemerdekaan sampai dengan sekarang, yang salah satu tema tersebut adalah pemberontakan G.30/S PKI.

3. Dalam mengambarkan peristiwa G.30/S PKI melalui penampilan teaterikal kisah pemberontakan G.30/S PKI dan kisah terbunuhnya para jenderal pahlawan revolusi dan pembungan beliau ke dalam sumur Lubang Buaya.