Bupati Penajam Paser Utara Kena OTT KPK Bersama 10 Orang, Siapa Saja?

jpnn.com, JAKARTA - Ketua KPK Firli Bahuri membenarkan informasi operasi tangkap tangan alias OTT di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim).
Menurut Firli, salah seorang yang terjaring OTT KPK itu ialah Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud.
Tim dari lembaga antirasuah juga mengamankan pihak lainnya dalam OTT di Penajam Paser Utara (PPU) itu.
"KPK melakukan tangkap tangan salah satu bupati di wilayah Kaltim, yaitu Bupati Penajam Paser Utara beserta sepuluh orang," kata Firli saat dikonfirmasi, Kamis (13/1).
Firli menerangkan tim Kedeputian Penindakan KPK menangkap bupati kader Partai Demokrat itu bersama sejumlah bukti.
Meski demikian, polisi berpangkat Komisaris Jenderal (Komjen) itu merahasiakan kasus dan barang bukti yang turut diamankan ketika Bupati Penajam Paser Utara kena OTT KPK.
Dia juga belum membuka identitas 10 orang lainnya yang terjaring OTT KPK.
Sementara itu, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan Bupati PPU kena OTT dan sejumlah pihak lain saat ini sedang diperiksa intensif oleh satgas penindakan.
"Saat ini, pihak-pihak yang ditangkap segera dilakukan permintaan keterangan dan klarifikasi oleh tim KPK," kata Fikri.
Ketua KPK Firli Bahuri menyebut Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud atau Bupati PPU kena OTT bersama sepuluh orang lainnya. Siapa Saja?
- KPK Sinyalir Uang Jutaan Dolar dari Izin Tambang era Rita Mengalir ke Japto dan Ahmad Ali
- KPK Sinyalir Satori dan Heri Gunawan Selewengkan Dana CSR BI Lewat Yayasan
- KPK Telusuri Aset Wali Kota Semarang Hevearita, Potensi Penyitaan Menguat
- Mbak Ita & Suami Ditahan KPK, Balai Kota Semarang Sambut Pimpinan Baru
- KPK Dalami Korupsi Shelter Tsunami NTB, Waskita Karya Berpotensi Jadi Tersangka Korporasi
- Seusai Mengakhiri Jabatan Wali Kota Semarang, Mbak Ita dan Suami Langsung Ditahan KPK