Bupati PHK Ribuan Tenaga Honorer

PRAYA -- Peringatan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (Kemenpan-RB) agar pemda tidak lagi merekrut tenaga honorer, direspon Pemkab Lombok Tengah (Loteng). Bahkan, tidak hanya menghentikan penerimaan honorer, Bupati Loteng HM Suhaili FT malah berani 'merumahkan' sejumlah tenaga honorer, terutama untuk tenaga administrasi.

Suhaili meminta seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menjalankan keputusannya itu. Jika kepala SKPD masih ragu dan butuh payung hukum, Suhaili siap menerbitkan peraturan bupati (perbup).

"Segera wujudkan hal itu. Kalau butuh perbup menjadi payung hukum silakan siapkan. Jangan ragu dan jangan khawatir. Kita berjalan di atas rel yang benar dan tepat," terang Bupati Loteng HM Suhaili FT  di hadapan seluruh kepala SKPD dalam rapat koordinasi lengkap di ruang rapat utama kantor Bupati Loteng, kemarin. 

Hadir dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Loteng HL Normal Suzana, semua Kepala SKPD beserta sekretarisnya serta pihak terkait lainnya. Dalam kesempatan ini, Bupati Loteng tidak menyebutkan apakah tenaga honorer administrasi yang dirumahkan akan mendapat pesangon atau tidak. Ia hanya memberikan penjelasan secara umum.