Bupati Purwakarta Ingatkan KAA tak Jadi Kegenitan Seremonial

jpnn.com - JAKARTA - Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi mengimbau Konferensi Asia Afrika tak menjadi kegenitan seremonial. Menurutnya, acara itu harus menjadi penyemangat bahwa bangsa-bangsa di Asia dan Afrika belum sepenuhnya merdeka.
"KAA itu spirit kemerdekaan secara utuh bangsa Asia dan Afrika," cuit Dedi dalam akun Twitternya @dedimulyadi71, Kamis (23/4).
Dalam akun Twitter tersebut, Dedi juga menjelaskan kemerdekaan adalah kedaulatan untuk mengelola wilayahnya, termasuk sumberdaya demi mewujudkan kemakmuran bangsa.
Menurut Dedi, kemerdekaan adalah hak penuh untuk menentukan kebijakan bangsa. Dasarnya adalah kultur masing-masing bangsa, menginspirasi dan memberikan semangat bagi pembangunan.
Dedi mengatakan, terdapat sejumlah persoalan yang diabaikan. Salah satunya adalah akar dari masalah terorism, serta pandangan terhadap golongan agama di timur tengah yang menimbulkan konflik bersenjata. Termasuk di dalamnya ialah isu lingkungan seperti kedaulatan laut, udara dan pengolahan sumberdaya air dan kehutanan.
Semua isu itu diharapkannya bisa dibahas secara komprehensif sehingga ada titik penyelesaiannya. "Penyelesaian persoalan tersebut akan memengaruhi proses pembangunan menjadi lebih cepat," pungkasnya. (boy/jpnn)
JAKARTA - Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi mengimbau Konferensi Asia Afrika tak menjadi kegenitan seremonial. Menurutnya, acara itu harus menjadi
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Sambut Ramadan, Ketum Kadin DKI Diana Dewi Ziarah ke Makam Orang Tua
- Sumpah Advokat Razman Arif Dibekukan, Chandra Sampaikan Pembelaan
- Pengumuman Seleksi Administrasi PPPK Tahap 2 Muncul Jabatan Tampungan, BKN Angkat Suara
- Wamentrans Viva Yoga Mengajak Alumni Cipayung Plus Berkolaborasi Membangun Bangsa
- Dana Haji Tumbuh Positif, Pengeloaan BPKH Capai Rp 171 Triliun
- Pemprov DKI Berhemat Rp 1,5 Triliun Setelah Pangkas Biaya Perjalanan Dinas hingga FGD