Bupati Rembang Abaikan Aspirasi Pedagang, P3R Mengadu ke DPR
jpnn.com, JAKARTA - Rencana Bupati Rembang Abdul Hafidz memindahkan Pasar Rembang ke lokasi bekas Pasar Kambing terus menuai protes. Perkumpulan Pedagang Pasar Rembang (P3R), Rabu (16/2), menyambangi gedung DPR/MPR untuk melakukan audiensi.
Audiensi tersebut sekaligus buntut permintaan P3R yang ingin berdiaolog dengan Bupati Rembang belum menuai respons. Di Jakarta, P3R diterima sejumlah fraksi untuk menggelar dialog, salah satunya Fraksi PKB.
Pengurus P3R Sri Astuti menyatakan pihaknya telah berulang kali mengajukan audiensi dengan Bupati Rembang untuk berdialog. Namun, hingga saat ini Bupati Rembang Abdul Hafidz beum merespons permintaan tersebut.
Menurut Astuti, rencana relokasi pasar telah direncanakan lama oleh Bupati Rembang, sedari 2018 mengaju pada kajian Undip pada 2016.
“Kami sudah lama mengajukan audiensi, tapi tidak ada respons. Pak Bupati selalu mengacu kepada kajian Undip, tapi kami tidak pernah diberi tahu isi kajian tersebut," kata Astuti saat melakukan audiensi dengan Fraksi PKB, Rabu (16/2).
Astuti mengungkapkan, perwakilan dari Bupati Rembang meminta tanda tangan kepada pedagang pasar untuk menyetujui kebijakan tersebut. Namun, hal ini dilakukan secara paksa.
Menurutnya, pedagang pasar sejatinya tidak keberatan dengan rencana pemindahan pasar tersebut. Akan tetapi, Astuti menyayangkan tidak adanya dialog, komunikasi, bahkan sosialisasi.
“Permintaan kami, kalau ingin pindah tolong disosialisasikan, tempat relokasinya juga tolong didiskusikan kepada kami,” imbaunya.
Perkumpulan Pedagang Pasar Rembang (P3R), Rabu (16/2), menyambangi gedung DPR/MPR untuk melakukan audiensi.
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?
- Komisi XI DPR RI Desak Apple Bertanggung Jawab Atas Ketimpangan Pendapatan dan Investasi di Indonesia
- Problematika Penanganan Perkara Judi Online