Bupati Subang Non Aktif Tantang Ketua KY
Jumat, 09 Maret 2012 – 13:40 WIB
Selain menyesalkan pernyataan Suparman, Eep juga kembali menyesalkan tindakan Artijo yang memberikan putusan tidak membaca terlebih dahulu bahkan menelaah, analisa terlebih dahulu. “Saya sendiri tidak habis pikir bahwa hakim seperti Artidjo ini bisa dipilih di DPR RI. Sedangkan yang memilih hakim Artidjo itu DPR RI Komisi III yang berkaitan dengan hukum berarti Komisi III ini yang tidak mengerti tentang hukum,” ujar Eep Hidayat.
Baca Juga:
Sementara ribuan pendukung Eep Hidayat dan kader PDI Perjuangan saat ini terus mempersiapkan segala sesuatu untuk menggelar aksi ujukrasa ke MA dan juga Kejaksaan Negeri Subang. Kader tersebut yang akan melakukan aksi telah melyakang surat ijin untuk ke Polda Jaya Jakarta dan Polres Subang. Selain itu kader juga mempersiapan alat-alat untuk aksei teaterikal berupa ratusan rantai besar, bakul nasi tikar dan juga sudah disapkan 10 keranda yang akan dibawa oleh para pengujukrasa.
Namun aksi tersebut belum jelas kapan akan digelar. Tetapi menurut informasi, selain demo itu dalam waktu dekat dan juga para pengunjukrasa akan melakukan aksi tutup mulut dengan lakban dan hanya gerak tubuh saja. Menurut Koordinator Aksi, Kaswita, saat ini ribuan pendukung Eep Hidayat dan Kader PDI Perjuangan termasuk LSM sedang mematangkan rencana aksi.
”Para pendukung Eep Hidayat itu nantinya mengelar aksi unjukrasa teatrikal. Mereka akan membawa rantai besi yang besar akan dikalungkan ke leher Eep Hidayat. Selain itu akan membawa bakul nasi berikut tikar dan juga ditambah puluhan keranda,” tutur Kaswita.
SUBANG- Bupati Subang Nonaktif Eep Hidayat akan berdialog dengan Ketua Komisi Yudisial (KY), hari ini di stasiun tv swasta. Dalam kesempatan itu
BERITA TERKAIT
- Persatuan PPPK Minta UU ASN Direvisi, Hapus Diskriminasi, Setara dengan PNS
- Wujudkan Pembangunan Berkeadilan, DPD RI Dapil Kaltim Siap Bersinergi dengan Pemprov Kaltim
- Penjelasan Tim Hukum Persatuan Islam Tionghoa Indonesia Perihal Merek dan Logo PITI
- Inilah yang KPK Dalami dari Ahok terkait Kasus Korupsi LNG
- Fachrul Razi Sebut Penambahan Masa Reses DPD RI Berpotensi Menjadi Masalah Hukum
- Lemkapi Harap Polri Sikat Mafia Pengirim PMI Ilegal