Bupati Tapanuli Berbagi Cerita tentang Membangun Negeri Lewat Pengembangan Desa Kuat
jpnn.com, JAKARTA - Bupati Tapanuli Utara Dr. Drs. Nikson Nababan, M.Si., meluncurkan buku berjudul “Desa Kuat, Kota Maju, Negara Berdikari: Membangun Desa Berbasis Data Presisi”.
Buku ini berisi tentang bagaimana proses perencanaan pembangunan berbasis data yang dimulai dari desa dan mengenalkan sebuah gagasan baru agar program pembangunan tepat sasaran: by name, by address, by coordinate.
“Pembangunan itu semestinya bersifat bottom-up atau dari bawah ke atas, dimulai dari desa,” kata Nikson Nababan saat menyampaikan keynote speech saat peluncuran buku di Pojok Rahmah Tolleng, Gedung Tempo, Jakarta, baru-baru ini.
“Kenapa terjadi urbanisasi? karena desa tidak dibangun," sambungnya.
Berangkat dari kegundahan itu, Nikson Nababan kemudian mengelaborasi potensi dan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara.
Menurut dia, ada sektor-sektor prioritas yang harus mendapatkan perhatian khusus karena akan berefek domino pada kesejahteraan masyarakat. Sektor tersebut adalah infrastruktur, pertanian, kesehatan, dan pendidikan.
Nikson kemudian memfokuskan anggaran daerah, baik dari pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi khusus (DAK), dana insentif daerah (DID), dan berbagai sumber lain untuk empat sektor tersebut.
Pada awal periode pertama menjabat Bupati Tapanuli Utara di 2014, Nikson menggulirkan dana sebesar Rp 60 juta untuk setiap desa guna pembangunan fisik.
Ada sektor-sektor prioritas yang harus mendapatkan perhatian khusus karena akan berefek domino pada kesejahteraan masyarakat terutama di desa.
- Pesan Penting Ketua Dewan Pembina CAS Saat Pembukaan Pelatihan KPMD
- Mendes Yandri Dorong Desa Optimalkan Lahan pertanian untuk Genjot Swasembada Pangan
- Kemendes PDT akan Jalankan 12 Rencana Aksi, Salah Satunya Swasembada Pangan
- Mendes Yandri Sebut Dana Desa 2025 Difokuskan untuk Atasi Kemiskinan hingga Stunting
- Wamendes Riza Patria Dorong Pemuda Desa Proaktif Sukseskan Makan Bergizi Gratis
- Kemendes Harus Membatasi Penggunaan Dana Desa untuk Sosialisasi dan Pelatihan