Bupati Tapanuli Berbagi Cerita tentang Membangun Negeri Lewat Pengembangan Desa Kuat

Diskusi tersebut melibatkan Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Prof. Dr. Drs. H. Khasan Effendy. M.Pd., Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Sarman Simanjorang, M.Si., dan Dekan Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) IPB University, Dr. Sofyan Sjaf, S.Pt, M.Si.
Pada kesempatan itu, Khasan Effendy mengatakan perencanaan pembangunan model NIKSON merupakan model Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) baru di era reformasi.
“GBHN ini haluan negara, bukan pemerintah,” tegasnya. Oleh karena itu, sambung Khasan, pemerintahan yang berjalan dengan siapapun pemimpinnya, dapat menerapkan model tersebut.
Model NIKSON memiliki huruf pertama N singkatan dari Needs. “Artinya bagi masyarakat, yang terpenting adalah needs atau kebutuhan mereka harus dipenuhi,” kata Khasan.
Melalui pemenuhan kebutuhan masyarakat, maka terjadi perubahan-perubahan positif yang signifikan. “Model NIKSON ini menjadi kotak pandora.”
Sementara Sarman Simanjorang berpendapat model NIKSON mampu mengangkat tingkat kesejahteraan dan mempercepat proses kemajuan desa.
“Saya berharap dengan adanya buku ini, bukan hanya di wilayah Sumatera Utara, tetapi di seluruh Indonesia menerapkan model perencanaan pembangunan seperti ini,” ujarnya.
Sarman kemudian mencontohkan dana desa yang digelontorkan dengan angka yang cukup fantastis, karena ada sejumlah desa yang mendapatkan dana mencapai Rp 1 miliar per tahun.
Ada sektor-sektor prioritas yang harus mendapatkan perhatian khusus karena akan berefek domino pada kesejahteraan masyarakat terutama di desa.
- Cegah DBD dengan Edukasi 3M Plus, Soffell dan Pemerintah Provinsi Bali Sasar 35 Desa dan Kelurahan
- STPMD, ISKA & IPD Gelar Kuliah Umum Tentang Transformasi Desa Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat
- Ahmad Luthfi: Potensi Desa Jadi Basis Pembangunan Jateng
- Prabowo Bentuk 70 Ribu Koperasi Desa, Anggarannya dari Sini
- Terdakwa Korupsi Dana Desa Dituntut 5,6 Tahun Penjara
- Melchias Mekeng DPR: Pupuk Bersubsidi Harus Dijual Langsung di Desa