Bupati-Wabup Tolitoli Bertengkar, Mendagri Bilang Begini
jpnn.com, TOLI-TOLI - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo langsung merespons percekcokan dan nyaris baku hantam antara Bupati Tolitoli Saleh Bantilan dengan wakilnya Abdul Rahman saat pelantikan pejabat daerah itu pada Rabu (31/1).
Diketahui, keributan itu diduga terjadi karena Abdul Rahman yang merasa tersinggung tidak dilibatkan bupati dalam pelantikan pejabat di daerah yang mereka pimpin.
Tjahjo mengaku telah menginstruksikan direktur jenderal terkait mengecek ke Sulawesi Tengah. Pada prinsipnya, kata dia, penyelesaian konflik di tingkat kabupaten dan kota diserahkan kepada gubernur selaku wakil pemerintah pusat di sana.
"Urusan Toli-toli kami minta kepada gubernur dulu (menyelesaikan), masalahnya apa sampai berkelahi di tempat umum, itu kan tidak etis, tidak pantas sebagai seorang pemimpin di daerah," ucap Tjahjo di kompleks Istana Negara, Jakarta pada Kamis (1/2).
Sebagai panutan di daerah, kata Tjahjo, Saleh Bantilan dan Abdul Rahman seharusnya memberikan contoh pada bawahan maupun masyarakat yang mereka pimpin.
Dia pun telah memercayakan kepada gubernur dan wakil gubernur Sumut untuk menyelesaikan masalah tersebut. Apalagi sudah ada arahan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla.
"Kami juga dapat arahan dari Pak Wapres untuk diselesaikan. Secara detail kami minta gubernur membuat laporan tertulis, nanti dikliping masalahnya. Kami ingin laporan resmi," ungkap mantan sekjen DPP PDI Perjuangan itu.
Bagaimana dengan sanksi? Tjahjo mengatakan tidak ada hukuman untuk kepala daerah yang berkelahi dengan wakilnya. Dalam aturan perundang-undangan pun menurut dia tidak ada.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku telah menginstruksikan direktur jenderal terkait mengecek ke Sumatera Utara.
- Mendagri: Tiga Pilar Kekuatan Negara Dimulai dari ASN Berkualitas
- Pj Bupati Tapanuli Utara Bikin Gaduh, Mendagri Didesak Segera Mencopot
- Kecewa, Jajaran OPD dan Camat di Nias Barat Adukan Kinerja Plt Bupati ke Mendagri
- Canangkan Gerbangdutas 2024 di Kalbar, Mendagri Tito Disambut Ratusan Penari
- Partisipasi Pemilih Tinggi, Legitimasi Hasil Pilkada Makin Kuat
- UU ASN Menyamaratakan PNS & PPPK, Kok Mendagri Bikin Aturan Berbeda?