Burhanuddin: Ada Celah Bagi Jaksa Nakal Untuk Berbuat Tercela

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengakui ada celah bagi anak buahnya yang nakal untuk mencari cuan atau keuntungan dalam penerapan restorative justice.
Untuk itu, Korps Adhyaksa menerapkan sistem pengawasan yang ketat dalam proses penyelesaian perkara di luar pengadilan tersebut.
“Memang betul sekali, pada waktu saya mau tanda tangan perja ini, saya masih ragu karena kondisi jaksa pada waktu itu. Tetapi dengan satu tekad saya ingin memperbaiki situasi ini,” kata Burhanuddin ditemui usai acara “Sound of Justice”, di Gedung Smesco, Jakarta, Sabtu (19/11).
Menurut Burhanuddin, ada celah untuk penyalahgunaan, karena perkara yang tadinya perlu diselesaikan di persidangan kemudian diputus oleh jaksa melalui keadilan restoratif.
“Ini kalau bagi jaksa-jaksa nakal ini adalah harapan (celah) untuk berbuat tercela,” ujarnya.
Untuk mencegah hal itu, Kejagung melakukan pengawasan baik internal kejaksaan maupun melibatkan peran aktif masyarakat termasuk media.
“Kami mencoba membentuk tim pengawasannya selain fungsional yang ada di kami yaitu Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, kami juga ada Satgas 53,” katanya.
Satgas 53 ini, kata Burhanuddin, menjadi ujung tombak Kejaksaan Agung untuk mengawasi jaksa-jaksa di daerah dan di seluruh Indonesia.
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengakui ada celah bagi anak buahnya yang nakal untuk berbuat tercela dalam proses restorative justice.
- Jaksa Agung Diminta Evaluasi Jampidsus Soal Hilangnya Perkara di Dakwaan Zarof
- IMM UIN Sumut Soroti Asas Dominus Litis, Akademisi Singgung Warisan Kolonial
- Mahfud Soroti RUU Kejaksaan: Enggak Bisa Jaksa Salah Harus Minta Izin Jaksa Agung
- Penerapan Asas Dominus Litis Dinilai Berdampak Buruk bagi Sistem Peradilan Indonesia
- Demonstran Kritik Kejaksaan saat Demo di DPR, Ini Tuntutannya
- Pegiat Media Sosial Kritik UU Kejaksaan, Khawatir Independensi Hukum Indonesia Terancam