Burhanuddin Muhtadi: Tak Ada Demokrasi tanpa Parpol, Publik Jangan Nyinyir Orang Baik Masuk Partai

Kalau parpol memburuk, lanjut dia, maka tingkat kepecayaan publik pada demokrasi juga memburuk. Maka demokrasi tergantung pada seberapa baik institusionalisasi partainya.
"Makin baik institusionalisasi parpol, makin baik demokrasinya,” paparnya.
Di Indonesia, bisa ditemukan parpol yang bersifat catch all party atau melakukan apa pun juga demi memperoleh suara, serta partai kartel yang mana ada diskoneksi parpol dengan massanya serta hanya berorientasi memperebutkan sumber daya negara saja.
“Kalau parpol makin tak tergantung dengan sumbangan anggota dan warga negara, jangan salahkan partai kalau tak ada perasaan bertanggung jawab parpol kepada publik karena seluruh pembiayaan partai dicari sendiri,” kata Burhanuddin.
Dia juga menyinggung realitas politik Indonesia saat ini yang mana identifikasi masyarakat dengan partai politik atau party id, semakin menurun.
Pada 1999, party id mencapai 83 persen. Survei terbaru menunjukkan angkanya tersisa 6,8 persen, yang mana dari itu yang paling besar ialah PDIP dan PKS.
“Orang yang mau menjadi anggota parpol juga makin menurun,” imbuh Burhan.
Dari sisi ideologi partai politik di Indonesia, Burhanuddin menjelaskan nyaris tidak ada perbedaan karakter ideologi partai politik.
Burhanuddin Muhtadi menegaskan tidak ada demokrasi tanpa parpol. Publik sebaiknya tidak nyinyir ketika orang baik masuk partai.
- UI Tidak Undang TNI Hadir ke Acara Mahasiswa di Pusgiwa
- Bersaksi di Persidangan, Wahyu Mengaku Tak Punya Bukti Terima Uang dari Hasto
- Tulis Surat, Hasto: Makin Lengkap Skenario Menjadikan Saya sebagai Target
- Ruang Sidang Hasto Disusupi Provokator yang Mengaku Dibayar Rp 50 Ribu
- Semangati Hasto, Ganjar Hadir di Pengadilan Tipikor
- Pengamat BRIN: Wapres Gibran Berperan untuk Perkuat Demokrasi Sipil