Bursah Berharap Pemerintah tak Mengesahkan Hasil KLB Demokrat di Sibolangit
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum DPP Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Bursah Zarnubi mengatakan, Indonesia perlu terus menjaga sistem politik yang sehat dan demokratis.
Oleh karena itu, tidak boleh ada unsur kekuasaan yang ikut campur dalam dinamika internal partai politik.
Bursah menyatakan pandangannya, saat membuka Silaturahmi Nasional Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) bertajuk 'Tukar Pikiran Mengenai Keadaan, Masalah Pandemi dan Demokrasi' yang digelar secara daring, Jumat (5/3).
“Aturan main dalam sistem demokrasi kita telah diatur dalam undang-undang, demikian pula tentang pergantian kepemimpinan partai politik setiap lima tahun."
"Maka, demi menjaga budaya demokrasi yang sehat, semestinya tidak boleh ada campur tangan kekuasaan untuk mencaplok kepemimpinan partai politik,” ujar Bursah.
Ia secara khusus menyoroti dinamika yang terjadi di Partai Demokrat yang menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3).
Menurutnya, jika benar ada intervensi kekuasaan dalam pelaksanaan KLB Demokrat, hal tersebut adalah lonceng kematian bagi demokrasi di Indonesia.
“Ini bukan untuk membela Partai Demokrat, tetapi membela budaya demokrasi yang susah payah dibangun bersama sejak masa reformasi,” ucapnya.
Bursah Zarnubi berharap pemerintah tak mengesahkan hasil kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat di Sibolangit.
- Indonesia Perlu Desain Baru Geopolitik Merespons Konflik dan Perang
- Darmizal Ajak Peserta KLB Demokrat Legawa dan Hormati Putusan MA
- Didik Menduga PK KLB Demokrat sebagai Akal-akalan dengan Memanipulasi Hukum
- Kalimat Menohok Jansen kepada Moeldoko soal PK KLB Demokrat: Ajaib Benar Anda
- Reaksi Moeldoko Ditanya soal PK KLB Demokrat, Tak Disangka
- Partai Demokrat Merasakan Risiko Usung Anies Baswedan, AHY: Kami Lawan!