Buru Bukti Kasus Denny Indrayana, Bareskrim Geledah Dua Vendor Payment Gateway

jpnn.com - JAKARTA - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri menggeledah dua kantor vendor rekanan proyek payment gateway Kementerian Hukum dan HAM. Dua vendor itu adalah PT Nusa Satu Inti Arta (Doku) dan PT Finnet Indonesia.
Kepala Bareskrim Polri Komjen Budi Waseso di Jakarta, Selasa (14/4) menyatakan, penggeledahan itu merupakan hal biasa dalam proses penyidikan. "Cari barang bukti yang harus digeledah," tegas Budi.
Seperti diketahui, PT Nusa Satu Inti Arta bersama PT Finnet Indonesia menjadi perusahaan yang menggerakkan program payment gateway tahun 2014 lalu. Dua anak perusahaan PT Telkom itu diduga kuat dipilih menjadi rekanan Direktorat Jenderal Imigrasi KemenkumHAM melalui penunjukan langsung.
PT Nusa Satu Inti Arta merupakan perusahaan informasi teknologi (IT) Solution dengan brand Doku. Perusahaan ini bergerak di bidang penyedia sistem pembayaran online terintegrasi. Dalam sebulan, Doku menangani rata-rata 2,7 juta transaksi online dengan nilai mencapai Rp 1 triliun.
Sementara PT Finnet Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang sistem pembayaran elektronik. Sebanyak 60 persen saham perusahaan ini dimiliki PT Telkom Indonesia.
Sedangkan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Agus Rianto menegaskan bahwa penggeledahan itu untuk melengkapi proses penyidikan atas kasus korupsi yang menyeret mantan wakil menteri hukum dan HAM, Denny Indrayana itu. "Penggeledahan dilakukan untuk melengkapi apa yang diperlukan penyidik," kata Agus.(boy/jpnn)
JAKARTA - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri menggeledah dua kantor vendor rekanan proyek payment gateway Kementerian
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Komisi II DPR: BKD Jateng Bersalah atas Gagalnya 592 Lulusan PPG di Seleksi PPPK
- Jujurlah, Apa Alasan Pengangkatan PPPK 2024 Maret 2026? Ada 3 Hal Harus Dijelaskan
- Gandeng Komdigi, Mentrans Iftitah Ingin Transformasi Transmigrasi Optimal
- Keluarga Gamma Rizkynata: Hukuman Aipda Robig Harus Maksimal, Jangan Dikurangi!
- RUU Penyelenggaraan Haji dan Umrah Perlu Partisipasi Publik demi Tata Kelola yang Adil
- Ahmad Luthfi: Jawa Tengah Siap Sambut Kedatangan Pemudik Lebaran 2025