Buru Kader PDIP Harun Masiku, KPK Minta Bantuan Interpol
jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta bantuan Polri agar menangkap buronan kasus dugaan suap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melibatkan kader PDIP Harun Masiku.
"Kami akan segera berkoordinasi dengan Polri untuk meminta bantuan NCB Interpol," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat dikonfirmasi, Senin (13/1).
Harun merupakan satu dari empat tersangka kasus suap itu. Sebagai penerima, yakni Komisioner KPU Wahyu Setiawan (WSE) dan mantan anggota Badan Pengawas Pemilu atau orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina (ATF).
Sedangkan sebagai pemberi Harun Masiku dan Saeful (SAE) dari unsur swasta atau staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Wahyu diketahui meminta dana operasional Rp 900 juta untuk membantu Harun menjadi anggota DPR dapil Sumatera Selatan I menggantikan caleg DPR terpilih dari Fraksi PDIP dapil Sumatera Selatan I Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia. Dari jumlah tersebut, Wahyu menerima Rp 600 juta.
Ghufron meyakini, apabila Polri meneruskan permintaan KPK itu, maka kecil ruang bagi Harun untuk kabur dari Singapura. "Saya kira untuk penjahat koruptor tidak akan sulit ditemukan," kata Ghufron.
Sebelumnya Ghufron menyebut kader PDIP Harun Masiku (HAR), tersangka kasus suap proses pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR sudah berada di luar negeri.
"Informasi yang kami terima malah memang sejak sebelum adanya tangkap tangan, yang bersangkutan memang sedang di luar negeri," kata Ghufron.
Harun Masiku, sudah berada di Singapura sejak 6 Januari atau dua hari sebelum penangkapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
- Survei Polling Institute: PDI-P Berpotensi Keok di Jabar XI
- DPR Dukung Penuh Menko Polkam Lindungi Pelajar dari Judi Online
- Calon PDIP Kalah di SMS, Yoshua: Efek Maruarar Sirait Pindah ke Gerindra
- Debat Pamungkas, Andika Singgung 3,37 Juta Rakyat Miskin di Jateng
- Hasto PDIP Sebut Kedekatan Anies dengan Pram-Doel Akibat Demokrasi yang Dikebiri
- Ulas Putusan MK, Megawati Bicara Sanksi Pidana Bagi ASN & Anggota TNI/Polri yang Tak Netral