Buru Koruptor Proyek DPR, Tunggu Hasil Audit

Dalam kesempatan itu Marzuki juga membantah anggapan dari Badan Kehormatan (BK) DPR bahwa pelaksanaan proyek-proyek di gedung wakil rakyat itu menjadi tanggungjawab pimpinan BURT. Menurutnya, tidak ada satupun pasal baik di UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) maupun tata tertib DPR yang menegaskan bahwa hal itu menjadi tanggungjawab pimpinan BURT.

”Saya minta BK tunjukkan pasalnya, di mana ada pimpinan BURT yang bertanggungjawab atas pelaksanaan proyek?" ujarnya.

Ditegaskannya, BURT itu memutuskan kebijakan secara kelembagaan. Keputusan dibuat bersama dan tidak dibuat oleh pimpinan saja. "Jadi keputusan ini adalah keputusan lembaga yang namanya BURT,” tegasnya. (boy/jpnn)