Buru Penilep Bunga Tunjangan Guru

Haryono menduga, belum disalurkannya dana Rp10 triliun yang mestinya menjadi hak guru itu, disebabkan lemahnya sistem pengawasan di daerah. Dua pihak yang dia soroti adalah Inspektorat Pengawas Daerah (Irwasda) dan DPRD-nya.

Inspektorat di daerah berdalih kurang dana sehingga tidak mampu melakukan pengawasan secara optimal. "Kalau tak ada bensin ya bagaimana bisa jalan. Itu alasan mereka," ujar Haryono.

Mestinya, harap dia, DPRD mengalokasikan anggaran yang pantas bagi aparat pengawasan di daerah. "Mestinya DPRD peduli dong, ini masalah pendidikan, menyangkut kualitas bangsa di masa depan," kata Haryono. (sam/jpnn)