Buruh Anggap Kenaikan UMP Tidak Perhitungkan KHL
Akibat lain dari tidak terpenuhinya KHL, kata Dedi adalah daya beli yang semakin lemah. Menurut Dedi, penyumbang terbesar kegairahan ekonomi indonesia adalah belanja kebutuhan pokok.
Seperti saat momen pemberian THR menjelang lebaran, dunia bisnis begitu bergairah karena konsumsi meningkat.
“Itu terjadi karena ada stimulus, pekerja kalau dikasih uang pasti dibelanjakan kebutuhan pokok, kalau pengusaha, uangnya disimpan di luar negeri,” kata Dedi.
Sementara itu, Menaker Hanif Dhakiri mengungkapkan bahwa dirinya menyerahkan sepenuhnya nilai kenaikan upah pada gubernur di masing-masing provinsi.
“Bukan saya yang menetapkan besaran kenaikannya,” kata Hanif selepass kegiatan di hotel Borobudur, kemarin (10/31).
Hanif mengatakan aturan soal pengupahan yang tertuang dalam PP 78 sudah mempertimbangkan banyak kepentingan.
Termasuk kepentingan para pekerja agar upahnya bisa naik setiap tahun. Sehingga ada kepastian mengenai kenaikan upah.
PP 78 juga mengakomodir kepentingan dunia usaha. Bagi dunia usaha, kenaikan upah itu harus dapat diperhitungkan (predictable).
Hanif berharap para pekerja tidak terlalu banyak menuntut. Yang pasti kenaikan UMP telah memperhitungkan semua kepentingan.
- Menaker Yassierli: Formula UMP 2025 Masih Dirumuskan
- Komisi XI DPR RI Desak Apple Bertanggung Jawab Atas Ketimpangan Pendapatan dan Investasi di Indonesia
- Mengenal Skema Bipartit pada Penerapan UMP versi Apindo
- Menaker Yassierli dan Mendagri Tito Gelar Rakor, Bahas PHK hingga Upah Minimum 2025
- Temui Pj Gubernur, Aliansi Buruh Menyuarakan UMP Aceh 2025 Naik jadi Rp 4 juta Per Bulan
- Hanif Dhakiri Memperkenalkan Pengurus Harian DPP PKB di Sespim Perubahan Wilayah VII