Buruh China Berkuasa di Indonesia?

“Tetapi pihak pemerintah pusat rupanya bersikap mengabaikan saja dengan alasan yang dibuat-buat,” ujar Laode yang juga Komisioner Ombudsman RI ini.

Menurutnya, sikap Pempus seperti itu sangat-sangat disayangkan dan memprihatinkan. Terkesan terlalu mengistimewakan buruh asal China dan mengabaikan perasaan dan hak warga bangsa sendiri.

“Kecenderungan seperti ini sangat berbahaya di tengah kondisi krisis multidimensi akibat covid-19 sekarang ini,” katanya.

Menurutnya, bukan mustahil akan muncul reaksi dan pembangkangan sosial dari warga bangsa ini.

”Ya...potensi munculnya sikap ketidakpedulian sipil dengan berbagai bentuk larangan (PSBB), mereka boleh jadi turun ke jalan untuk demonstrasi bahkan bentrok fisik di lapangan baik dengan TKA China maupun dengan aparat. Dan, niscaya warga masyarakat bangsa sendirilah yang akan jadi korbannya.”

“Kita tentu tidak berharap seperti itu. Oleh karenanya, harus segeera ada kebijakan dan sikap figur-figur pejabat pempus yang bisa lebih mengondusifkan situasi ke arah terciptanya rasa nyaman nan berkeadilan bagi warga bangsa ini,” ucap Laode.

Lebih lanjut, Laode mengusulkan kepada Presiden Jokowi untuk segera mengeluarkan kebijakan khusus untuk menunda kedatangan TKA asal China itu. Kedua, Presiden Jokowi perlu melakukan evaluasi jangan sampai ada oknum-oknum tertentu yang memaksakan kehendak untuk memasukkan TKA asal China.

Ketiga, menurut Laode, perlunya kebijakan khusus yang pada intinya bahwa seluruh investasi asing di Nusantara, tak terkecuali modal dari China, para pekerjanya harus dari warga bangsa sendiri. Apalagi dampak covid-19 ini diperkirakan akan terjadi ledakan pengangguran akibat PHK (pemutusan hubungan kerja).