Buruh Demo, Jangan Mau Ditunggangi
Rabu, 03 Oktober 2012 – 19:44 WIB
Selain itu, Noenia juga mendukung langkah yang dilakukan Kemenakertrans yang berupaya penghapusan outsourcing. “Kemenakertrans sedang melakukan pengetatan dan evaluasi terus menerus. Apabila ada perusahaan melakukan outsourcing, Kemenakertrans jangan segan-segan mencabut izin perusahaan tersebut dan diumumkan secara terbuka,” ucapnya.
Baca Juga:
Mengenai tuntutan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Noenia menjelaskan bahwa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) BPJS sebagai pelaksana UU BPJS saat ini tengah disusun pemerintah.
“Kita tunggu hasilnya, sejauh masih dalam batas koridor waktu yang diberikan oleh Undang-undang. Pemerintah juga sudah bergerak. Sudah ada satu RPP yang terselesaikan. Semua pihak berharap 2014 sistem sudah bisa dilaksanakan” Imbuhnya.
Hal yang sama juga disampaikan Ketua Fraksi Partai Kebangkitan bangsa Marwan Ja'far. Kata dia, buruh jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar. “Jangan sampai kawan-kawan buruh yang berkeringat melakukan aksi, malah di sisi lain ada pihak-pihak tertentu yang mengambil keuntungan apalagi isu ini sampai dipolitisasi," katanya.
JAKARTA - Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPR, Chusnunia Chalim mengatakan tuntutan buruh sudah terakomodir dengan terbitnya Peraturan
BERITA TERKAIT
- Farhan–Erwin Tetap Kawal Penghitungan Suara di KPU
- Kubu RK-Suswono Sudah Bicara Strategi Menghadapi Pilkada Jakarta 2024 Putaran Kedua
- Hasil Quick Count Pilkada Belitung Timur, Kamarudin Muten-Khairil Anwar Unggul 65,77 persen
- Halau Massa, Kapolres Dipanah Salah Satu Pendukung Paslon Bupati
- Indikator: Data QC 100 Persen, Hasil Pilbup Cianjur Belum Bisa Disimpulkan
- Unggul di Berbagai Distrik, Kandidat MP3 Klaim Menang Pilkada Mimika 2024