Buruh: Dengarkan Ibu Puan Maharani, Tolak Omnibus Law!
jpnn.com, JAKARTA - Ribuan massa buruh yang tergabung dalam sejumlah serikat pekerja kembali menggelar aksi demonstrasi menolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Senin (20/1).
Dalam aksinya, mereka hadir mengawal perwakilan buruh bertemu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Massa buruh yang terpantau menggelar aksi berasal dari Serikat Pekerja Nasional (SPN), SPASI, SPSI 92, KSPI, FSPMI hingga Garda Metal.
Dalam aksinya, mereka mengusung dua tema besar yakni menolak revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 melalui Omnibus Law Ketenagakerjaan, serta kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
Massa buruh terlihat memadati Jalan Gatot Subroto di depan Kompleks Parlemen, hingga pertigaan flyover GBK. Akses jalan pun terpaksa ditutup untuk memberi keleluasaan bagi demonstran menyampaikan aspirasinya.
Husni selaku orator dari KSPSI dalam orasinya mengingatkan Ketua DPR Puan Maharani untuk berdiri bersama buruh dengan menolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang diinisiasi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Dengarkan Ibu Puan Maharani, dengarkan dan tolak Omnibus Law yang akan menyengsarakan buruh-buruh Indonesia," teriak Husni di atas mobil komando.
Para buruh tersebut masih bertahan di depan Gedung DPR, meskipun hujan deras sempat mengguyur kawasan tersebut. Mereka juga menunggu perwakilan yang sedang menyampaikan aspirasi kepada pimpinan dewan di dalam gedung parlemen.
"Oleh karena itu, benteng terakhir kita adalah rakyat dan DPR. Pemerintah telah membuat rancangan UU, tetapi saya yakin dengan penolakan oleh buruh ini, maka DPR juga tetap akan menolak Omnibus Law," tandas Husni. (fat/jpnn)
Buruh meminta Ketua DPR Puan Maharani menolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang diinisiasi pemerintahan Presiden Jokowi.
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi
- Kasasi Sritex Ditolak MA, Pemerintah Siapkan Langkah Jika Terjadi PHK
- 5 Berita Terpopuler: Cermati 11 Ketentuan KepmenPAN-RB 634 soal Honorer TMS & Belum Melamar, Ada Jabatan yang Disorot