Buruh Dilarang Anti Politik
Kamis, 30 Mei 2013 – 18:10 WIB
JAKARTA – Maraknya kasus korupsi yang dilakukan sejumlah politisi, menyebabkan sebagian besar masyarakat apatis terhadap politik. Namun kaum buruh diminta tidak boleh apatis dan harus tetap memiliki wakil-wakilnya baik di level DPR, DPD maupun dan DPRD. Jumhur menilai, perbaikan nasib buruh memang tidak ditentukan kalah atau menang di pentas politik. Hanya saja nasib buruh tidak boleh dititipkan kepada orang yang tidak memperjuangkan aspirasi mereka. Untuk itu kaum buruh perlu terus menerus dibimbing dan diberi penyadaran, agar kian menyatu memenangkan aspirasi yang ada.
Menurut Ketua Dewan Pembina Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia (Gaspermindo), Jumhur Hidayat, apatisme terhadap politik hanya akan menyebabkan aspirasi buruh semakin terpinggirkan.
“Jadi kalangan buruh perlu memilih pemimpin yang memperjuangkan suara buruh. Apalagi kondisinya, saya menilai gerakan buruh di Indonesia belum mewakili gerakan politik di Indonesia,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), di Jakarta, Kamis (30/5).
Baca Juga:
JAKARTA – Maraknya kasus korupsi yang dilakukan sejumlah politisi, menyebabkan sebagian besar masyarakat apatis terhadap politik. Namun kaum
BERITA TERKAIT
- Pak Deni: PPPK Punya Hak & Kewajiban Sama dengan PNS, Kecuali
- Jokowi Finalis Pemimpin Terkorup Versi OCCRP, Chandra Singgung Kejahatan Terorganisasi
- Polemik Pelaporan Bambang Hero ke Polda Babel, Kewenangannya Dipertanyakan
- Masih Ada Formasi PPPK 2024 Tahap 2 Tanpa Pelamar
- Jan S Maringka Hadiri Acara 'Kilas Balik Reuni Kejaksaan RI Angkatan 89'
- PPPK Paruh Waktu Belum Jelas, Honorer Diminta Jangan Resah