Buruh Gugat UU APBN ke MK
Selasa, 29 Mei 2012 – 01:27 WIB

Buruh Gugat UU APBN ke MK
JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana pengujian Pasal 7 ayat (6) huruf a UU No. 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2011 tentang APBN 2012 yang mengatur kewenangan pemerintah menaikkan harga BBM. Uji materi tersebut diajukan Ketua Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia (FISBI) M Komarudin dan Presiden Konfederasi Serikat Nasional (KSN) Ahmad Daryoko.
Pemohon menilai, aturan kewenangan pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM bersubsidi tanpa persetujuan DPR sebagaimana dalam pasal tersebut sangat merugikan buruh karena harus terbebani atas segala kenaikan biaya sandang, pangan, papan, dan transportasi.
’’Pasal 7 ayat (6) huruf a UU APBNP 2012 sangat berpotensial menimbulkan kerugian konstitusional bagi pemohon secara langsung,’’ kata kuasa hukum FISBI, Andi M Asrun, dalam sidang pemeriksaan pendahuluan, di ruang sidang MK, kemarin (28/5).
Pasal 7 ayat (6) huruf a berbunyi, ’’Dalam hal harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Oil Price/ICP) dalam kurun waktu berjalan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 15 persen dari ICP yang diasumsikan dalam APBN Perubahan 2012, Pemerintah dapat melakukan penyesuaian harga BBM bersudsidi dan kebijakan pendukungnya.’’
JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana pengujian Pasal 7 ayat (6) huruf a UU No. 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas UU No.
BERITA TERKAIT
- Menhut Pastikan Jajarannya Tak Terlibat dalam Penanaman Ladang Ganja di Area TNBTS
- Legislator Komisi I Minta POM TNI Ikut Menyelidiki Kasus Tiga Polisi Ditembak di Lampung
- Menag Sebut Kemajuan Teknologi Ungkap Kebenaran Ilmiah Al-Qur'an
- Terseret Kasus Dugaan Korupsi Bank BJB, Ridwan Kamil Buka Suara
- Kejagung Disarankan Waspadai Perlawanan Koruptor
- 2 Oknum TNI Diduga Penembak Mati 3 Polisi di Lampung Menyerahkan Diri