Buruh Sebut Jokowi Hanya Sibuk Pencitraan

"Dinas Tenaga Kerja Jakarta Timur enggak pernah ada pejabatnya. Itu alasan staf menunda perizinan. Padahal kita juga sudah lampirkan rekomendasi dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi," jelas Taufan.

Ia mengungkapkan, kedatangannya kali ini juga untuk memastikan apakah pengajuan mereka diterima atau ditolak.

"Kalau diterima kita terima kasih. Kalau ditolak kita minta penjelasan kenapa. Mereka malah dangdutan di kantor sambil saweran di jam kerja. Ini enggak etis. Mereka ngerti hukum kita juga belajar hukum. Jangan paksa kami jadi anarkis. Makanya kita datang hari ini," ungkapnya. (dil/jpnn)