Buruh Tolak Penangguhan UMK

Hal itupun akan terus dilakukan mengingat pihaknya juga menuntut pemerintah segera menghapus sistem kontrak kerja dan alih daya (outsourcing) yang saat ini masih banyak diterapkan di berbagai perusahaan. Menurutnya, sistem kontrak kerja dan outsourcing merupakan bentuk penindasan terhadap buruh.

"Sebenarnya pemerintah dan DPR pun telah mendukung penghapusan outsourcing, di antaranya melalui surat edaran gubernur mengenai moratorium sistem kerja outsourcing, dan PANJA OS BUMN di DPR RI yang telah mengeluarkan rekomendasi penghapusan outsourcing di BUMN," ucapnya.

Namun, tambah dia, pada kenyataannya keputusan tersebut belum dilaksanakan. Bahkan, menurutnya terkesan ada keengganan dari Menteri Negara BUMN untuk mematuhi rekomendasi tersebut.

Di sisi lain, dirinya pun menilai DPR belum membentuk SATGAS Outsourching seperti yang diamanatkan dalam rekomendasi tersebut. "Padahal kan fungsi Satgas itu untuk melakukan pengawasan dan pengawalan terhadap pelaksanaan rekomendasi Panja, agar efektif," tuturnya.

Aksi KASBI Jabar kemarin dilakukan dari pagi hingga sore hari. Unjuk rasa ratusan buruh yang mengenakan kaos berwarna merah itu dijaga ketat pihak kepolisian dengan menyiagakan kendaraan water canon. (agp)