Buruknya Birokrat, Picu Kisruh KSB

jpnn.com - Dijelaskan, aksi demontrasi yang dilakukan mahasiswa di Bundaran Hotel Indonesia (HI) dan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini, merupakan salah satu bentuk kekecewaan masyarakat yang selama ini jenuh melihat banyaknya penyimpangan dan kasus korupsi yang terjadi di Bumi Pariri Lema Bariri ini.

Lebih-lebih peran Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa dalam memberantas kasus korupsi di KSB, masih sangat rendah. Sebagai contoh kasus sederhana yang sudah menjadi konsumsi publik adalah penanganan kasus tandatangan palsu yang hingga kini belum tuntas. Kasus pengadaan kendaraan dinas di Dinas Kesehatan yang sudah dua tahun berjalan, dan telah diketahui tersangkanya, namun hingga kini belum juga dilakukan penahanan maupun proses peradilan. Belum lagi adanya pembelaan pimpinan daerah terhadap bawahannya ketika dilakukan pemeriksaan oleh pihak kejaksaan.

''Fungsi pengawasan legislatif kita yang belum optimal juga menjadi salah satu alasan mendasar kekecewaan masyarakat. Sebut saja salah satu kasus yang masih hangat yaitu proyek Tiu Bulu yang nilai lelangnya empat kali lipat dari nilai yang tertuang dalam APBD 2008 atau hasil temuan di lapangan diduga terjadi pelanggaran oleh Pansus DPRD yang tidak diteruskan ke aparat hukum, tapi justru hanya diserahkan ke bupati dengan tanpa ada sanksi yang jelas bagi pelakunya,'' kata Iwan Irawan.

Dikatakan, buruknya para birokrat di daerah KSB khususnya dan NTB pada umumnya, karena faktor "no nyaman rasa" (tidak enak, Red). Malah, terkadang yang terlihat pada diri para pejabat adalah adanya rasa takut untuk dimutasi atau dicopot dari jabatannya, sehingga hal inilah yang menyebabkan mereka tidak berani memberikan informasi atau masukan yang benar kepada Bupati KSB, KH Zulkifli Muhadli.

''Masalah ADD yang saat ini masih berpolemik, sebenarnya tidak perlu terjadi jika hasil kajian dari kawan-kawan LSM setahun lalu digunakan. Karena hasil kajian itu sudah diberikan kepada para pejabat, tapi hanya dibaca kemudian disimpan di dalam meja saja,'' ungkapnya.

Dijelaskan, kurangnya keberadaan bupati di daerah serta tidak jelasnya reward and punishment, juga menyumbang kondisi di KSB menjadi kurang kondusif. Diakuinya memang benar ada wakil bupati, tapi secara psikologis kehadiran bupati juga sangat dibutuhkan dan menjadi sangat penting bagi aparatur dan masyarakat.

Tidak adanya sanksi tegas terhadap aparatur yang melakukan pelanggaran, justru malah mendapat promosi. Hal ini tentunya membuat aparatur lain menjadi kurang bersemangat dan terkadang ikut-ikutan untuk melakukan pelanggaran.

Karena itu, pihaknya berharap pada bupati sebagai pengambil kebijakan tertinggi di KSB untuk dapat meluangkan waktunya lebih banyak di daerah. Selain itu, aturan reward and funishment perlu dibuat jelas. Sehingga, aparatur di daerah ini bisa lebih bersemangat dalam bekerja.