Buruknya DPT Picu Konflik Usai Pilpres

JAKARTA - Banyaknya warga yang belum terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) pilpres bisa menjadi bom waktu yang meledak usai pelaksaan pilpres Juli mendatang. Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Irman Putra Sidin menyarankan agar para pasangan capres-cawapres segera mempersoalkan buruknya DPT itu.

”Kalau ada tujuh juta warga yang belum terdata di DPT pilpres, ya persoalkan saja sekarang. Jangan menunggu setelah pilpres. Itu nanti bisa muncul kesan mereka mempersoalkan DPT karena tidak siap kalah,” ujar Irman Putra Sidin pada diskusi di ruang wartawan DPR, Senayan, Jumat (5/6).

Irman menduga, ada kesengajaan para pasangan capres-cawapres membiarkan saja buruknya pendataan DPT ini. Mereka baru akan mempersoalkan usai pilpres. Tujuannya jelas, yakni sebagai alat untuk mendelegitimasi presiden terpilih hasil pilpres. “Saya yakin ini akan dijadikan bom waktu untuk mencari-cari alasan kandidat lain yang kalah untuk mempersoalkan keabsahan pemenang pilpres,” cetusnya. Menurut Irman, tidak ada hubungan antara banyaknya warga yang tidak terdata di DPT dengan keabsahan hasil pilpres. Berapa pun warga yang memilih, hasil pilpres tetap sah.

Irman menyarankan agar seluruh pasangan capres-cawapres secepatnya duduk bersama dengan KPU dan pemerintah untuk membahas masalah DPT ini. Dalam pertemuan itu perlu disepakati, apakah DPT pilpres yang masih buruk itu perlu diperbaiki dulu atau tidak. “Kalau disepakati diterima saja apa adanya, ya semua harus sepakat usai pilpres jangan ada yang ribut-ribut lagi,” ujarnya. Kalau diperbaiki, masih ada waktu hingga 8 Juli 2009.