Busyro Tegaskan KPK Tak Mau Didikte Istana
Pastikan Kebijakan soal Century Bisa Diadili

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas menyampaikan kritik atas pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 10 Maret 2014 dalam sebuah acara jamuan makan malam yang menyebut kebijakan tidak bisa diadili. Kritik Busyro atas pernyataan SBY itu disampaikan saat membacakan materi ceramah berjudul 'Korupsi yang Bersembunyi di Balik Kebijakan,' dalam diskusi di Perbanas Insitute, Jakarta, Selasa (1/4)
"Terlepas dari kepentingan apa yang melatarbelakanginya, yang jelas suara-suara itu sudah barang tentu patut dicurigai sebagai upaya mendistorsi sebuah proses hukum yang berusaha mengadili salah satu skandal terbesar dalam sejarah Indonesia yaitu Bank Century," kata Busyro.
Di sisi lain, lanjut Busyro, sudah menjadi kenyataan bahwa modus korupsi yang mulai terbongkar saat ini adalah dengan bersembunyi di balik kebijakan, khususnya kebijakan di sektor keuangan dan perbankan. "Hal ini dipandang penting karena selama ini kebijakan telah menjadi 'safe haven' korupsi yang berlindung di balik doktrin 'kebijakan tidak bisa diadili'," ujar Busyro.
Mantan Ketua Komisi Yudisial itu menambahkan, data korupsi selama ini semakin menunjukkan indikasi pengulangan modus korupsi yang didesain sejak awal dengan menyiapkan sejumlah aturan untuk melegalkan pencurian uang negara bagi kepentingan diri sendiri, orang lain dan/atau korporasi yang dilakukan oleh pejabat di era rezim orde baru (orba).
"Mentalitas rezim korup Orba masih dilanggengkan oleh sisa-sisa muridnya hingga kini dalam kualitas lebih parah," tandas Busyro. (gil/jpnn)
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas menyampaikan kritik atas pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Kepala BKN Ungkap Data Terbaru Seleksi CPNS dan PPPK 2024
- Waka MPR: Program Wajib Belajar 13 Tahun Harus Diwujudkan
- Pelanggan McD Indonesia Donasi Rp 750 Juta ke 40 Sekolah melalui Program NBD
- Dosen Unnes Ternyata Lakukan Pelecehan Terhadap 4 Mahasiswi
- Stok Pangan di Kota Tangerang Aman Hingga Lebaran, Tidak Perlu Panic Buying
- Usut Kasus Investasi Fiktif, KPK Periksa Petinggi PT FKS Food dan IMM