Buton Utara Ributkan Pembangunan Ibukota

JAKARTA - Anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI H Kamaruddin, menyatakan bahwa DPD bersama dengan Tim dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengunjungi Buranga, Buton Utara. Keputusan ini diambil pasca pertemuan warga yang menolak pembangunan kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Pemerintah Kabupaten Butur oleh Wakil Ketua DPD La Ode Ida di Gedung Nusantara III DPR, Senayan, Jakarta.

"Seyogyanya ada kunjungan ke lapangan untuk mengambil keputusan. Kami bersama dengan Tim dari Kemendagri masih mencocokkan waktu, tapi Februari akan turun," kata H Kamaruddin di Jakarta, Minggu (23/1).

Selain Bupati Butur, Ridwan Zakaria, pertemuan yang digelar Kamis (20/1) malam lalu, juga dihadiri  Nasruan (Asisten I), dan anggota DPD lainya Abdul Djabar Toba dan Hoesein Effendy. Turut pula Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah, Djohermansyah dan beberapa Direktur di Kementrian Dalam Negeri.

Kamaruddin mengakui pihaknya mendapat laporan terkait dengan keputusan DPRD dan Bupati Butur yang menetapkan pembangunan SKPD di Kulisusu yang memancing reaksi yang penolakan dari masyarakat. Alasan penolakan, kata dia, karena dianggap menyalahi Undang-Undang No 14 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Butur yang menetapkan Buranga adalah Ibukota Butur.