Butuh Dorongan Superbesar Agar Pertumbuhan Ekonomi Sesuai Keinginan Presiden
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengatakan diperlukan dorongan superbesar untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen pada kuartal II 2021 sebagaimana keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sebab, kata Hergun -sapaan Heri Gunawan, pada kuartal II 2021 kondisi ekonomi diprediksi belum sepenuhnya pulih alias masih minus.
"Sehingga dibutuhkan dorongan superbesar untuk mencapai pertumbuhan tujuh persen pada kuartal dua 2021," ucap Hergun dalam keterangan kepada JPNN.com, Sabtu malam (17/4).
Legislator Partai Gerindra itu pun menilai sejumlah faktor memang sudah mendukung terwujudnya pertumbuhan yang positif pada kuartal II-2021.
Setidaknya, dia melihat ada dua data yang menunjukkan optimisme tersebut. Pertama adalah Prompt Manufacturing Index Bank Indonesia (PMI-BI).
Hergun menjelaskan bahwa hasil survei BI memperkirakan kinerja sektor industri pengolahan meningkat dari 50,01 persen pada kuartal I-2021 menjadi 55,25 persen atau berada dalam fase ekspansi pada kuartal II-2021.
Data kedua yakni hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) BI yang menunjukkan penguatan. Indikasinya, nilai saldo bersih tertimbang (SBT) kuartal II-2021 mencapai 18,87 persen dibanding 4,50 persen pada kuartal I-2021, dan minus 3,90 persen pada kuartal IV-2020.
"Peningkatan terjadi pada seluruh sektor, terutama sektor industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan," tutur politikus asal Sukabumi itu.
Presiden Jokowi menginginkan pertumbuhan ekonomi kuartal II 2021 bisa di atas 7 persen.
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?
- Komisi XI DPR RI Desak Apple Bertanggung Jawab Atas Ketimpangan Pendapatan dan Investasi di Indonesia
- Problematika Penanganan Perkara Judi Online