Butuh Kepemimpinan Kuat Urai Rantai Korupsi

Dia lantas memaparkan, model kerjasama melakukan korupsi politik yang biasa dilakukan trio macan tersebut. Sebagai pemegang kuasa anggaran, komunikasi awal biasa terjadi lebih dulu antara birokrat dan pengusaha. Selanjutnya, keberadaan politisi terutama yang ada di DPR otomatis akan dipakai birokrat dan pengusaha untuk meloloskan kebijakan program yang akan dijalankan.

Rapat dengar pendapat umumnya dijadikan sarana negoisasi dan membuat deal-deal dalam mengeruk uang negara. "Inilah sebagian model rantai mafia anggaran tersebut," ujarnya.

Langkah memanfaatkan politisi di parlemen oleh birokrat dan pengusaha itu dibenarkan oleh pengamat ekonomi ECONIT Hendri Saparini. Dia juga mengungkapkan, bahwa realitas politik parlemen terkait anggaran memang memiliki kekhasan tersendiri. "Kalau soal anggaran, semua partai sepertinya koalisi, tidak ada yang oposisi," tandasnya.

Terkait efek jera, Saparini juga sepakat bahwa penindakan tegas terhadap pelaku korupsi itu sangat penting. Namun, hal tersebut tetap harus dibarengi dengan merubah sistem yang membuka ruang melakukan korupsi. "Kita harus tetap optimis bisa melawan korupsi, shock therapy dengan sanksi berat itu penting, tapi jangan berhenti di situ," imbuhnya.