Butuh Ketegasan Kontroversi Pemilih Fiktif

Apabila KPU selaku wasit dalam pesta demokrasi tidak berani memutuskan sepihak, bisa melibatkan seluruh parpol. Apalagi terdapat parpol yang melaksanakan protes atas daftar pemilih yang ada. Begitupun dengan parpol yang diam saja. “Polemik yang ada saat ini tidak ada gunanya. Kalau ada pihak yang memaksakan, bukan demokrasi namanya. Itu namanya intimidasi. Sekarang ini belum ada pegangan,” tukas Arbi.

Seperti diketahui, belakangan ini sejumlah parpol seperti PKS, PDI Perjuangan, Golkar, PPP, dan Gerindra tengah gencar melakukan aksi protes terhadap daftar pemilih sementara (DPS). Sebab ditemukan banyak data pemilih fiktif. Terdapat nama satu orang yang memiliki nomor induk kependudukan (NIK) ganda. Sementara Partai Demokrat selaku pemenang nomor urut satu dalam Pemilu Legislatif 2009 silam, justru memilih untuk bersikap diam atas carut-marut data pemilih. (rul)