Butuh Rp 1 Triliun Naikkan Gaji Hakim

Wakil Menteri PAN dan RB Eko Prasodjo mengatakan, pihaknya berencana melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah Remunerasi Pejabat Negara. Dalam RPP tersebut, pejabat negara akan mendapatkan tunjangan sebesar separo gaji yang diterimanya sesuai golongan kepegawaiannya.

Menurut Eko, selama RPP Remunerasi Pejabat Negara belum disahkan, hak hakim tidak jauh berbeda dibandingkan PNS-PNS di institusi lainnya. Gaji hakim saat ini ditentukan berdasarkan jabatan, pangkat, dan golongan.

Jabatan hakim dimulai dari Hakim Pratama hingga Hakim Utama. Sedangkan golongan hakim dimulai dari III/a-IV/e. Bila nantinya tunjangan pejabat negara ini diberikan pada sekitar tujuh ribu hakim, negara harus mengeluarkan tambahan anggaran sekitar Rp 1 triliun per tahun. (dim/nw)