Butuh Solusi Konkret Terhadap Permasalahan di Papua

jpnn.com, JAKARTA - Akar masalah di Papua yang belum terselesaikan oleh pemerintah pusat butuh solusi yang konkret. Sebab akar permasalahan itu adalah diskriminasi dan marjinalisasi, kegagalan pembangunan, pelanggaran HAM, serta sejarah dan partai politik. Pemerintah Pusat justru dinilai gagal melakukan pembangunan di Papua terkait hal tersebut.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (LAKSAMANA) Samuel F. Silaen kepada media mengatakan apa yang dilakukan pemerintah Pusat dengan cara pendekatan keamanan dan militer yang makin merusak kepercayaan orang Papua serta memunculkan kecurigaan, kesalahpahaman dan ketakutan yang berujung pada kerusuhan dan kekerasan kemanusiaan.

Dia mengatakan dari hasil dialog dengan pemangku kepentingan yang ada di Papua, menemukan kondisi kemiskinan di Papua semakin tinggi terutama diwilayah kabupaten dan kota.

Masalah Papua yang sebenarnya bukanlah soal politik, sumber daya alam, atau masalah-masalah lain. Masalah yang sebenarnya adalah memanusiakan manusia Papua. Ini masalah yang sangat mendasar. Bahkan masalah yang sering diyakini melebihi dari soal hidup dan mati. Persoalan diskriminatif dan rasisme salah satu permasalahan yang baru-baru ini dan terbukti terjadi di Jawa Timur.

Menurut Samuel, berlarut-larutnya persoalan Papua tidak bisa dipisahkan dari peran para aktor yang bermain dibalik layar. Meski tidak kelihatan namun ‘setting’ perannya itu yang tidak bisa dianggap remeh. Karena masalah di Papua bukanlah di mereka, bukan di sana, tetapi masalahnya ada di luar Papua, di sini.

Banyak yang menyebut masalah sebenarnya ada di Jakarta. Masalah di Papua bukan bersumber di Papua, tetapi dikirim dari luar Papua. Papua menjadi sasaran masalah, Papua bukan pembuat masalah.

“Masalah Papua harus diselesaikan dengan bijak agar pertumpahan darah yang bergejolak disana tidak terus bertambah. Inilah tantangan sekaligus harapan masyarakat asli Papua yang selalu merasa diperlakukan diskiriminatif oleh kepentingan Jakarta,” katanya.

Kepentingan Jakarta inilah disinyalir jadi penyebab lambannya penuntasan kasus-kasus yang ada didaerah Papua. Sehingga konflik-konflik horizontal tidak terhindarkan selalu terjadi dan menelan korban jiwa di kedua belah pihak sipil dan militer.