Buwas Ogah Hadir di Rakor, Begini Respons DPR
Sementara itu, Bulog diminta menjelaskan jumlah penyerapan gabah dan beras petani lokal. Kemudian, kata dia, rapat digelar untuk membahas perlindungan, pemberdayaaan, dan meningkatkan kesejahteraan petani Indonesia.
Sementara pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio mengatakan, seharusnya Buwas tidak usah gentar jika memberikan data yang benar mengenai importasi.
Karena itu, Agus meminta Presiden Joko Widodo memanggil Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Enggar dan Buwas untuk memverifikasi data beras nasional saat ini.
Apalagi Darmin terang menyebut ada ketidakcocokan data. Rakor adalah hal yang pas dilakukan.
"Yang punya tupoksi impor atau ekspor itu Menteri Perdagangan. Dia bisa impor untuk komoditas khususnya, ketika ada rekomendasi dari kementerian teknis," kata dia.
Dia melanjutkan, perlu juga dikaji kebenaran data seperti luas tanam dan luas panen pertanian Indonesia. Hal ini, menurut dia, memiliki hubungan dengan ketersediaan dan ketahanan pangan negara.
"Data itu kalau ada fuso atau gagal panen, banjir, kerusakan sampai 50 persen, nggak boleh menaruh angka 50 persen. Jadi di sini saya menyimpulkan, di situ ada persoalan data," terang Agus. (tan/jpnn)
Polemik importasi beras di internal pemerintahan antara Kemendag dan Bulog adalah bukan kali pertama.
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
- Soal Rencana Impor Beras 1 Juta Ton, DPR Minta Pemerintah Serap Gabah Petani Lokal Dahulu
- Pengamat Pertanian Sebut Impor Beras Langkah yang Tepat
- Kebijakan Impor Beras Dinilai Efektif Jaga Stabilitas Harga
- Skema Impor Menyuburkan Praktik Ilegal, KPK Wajib Usut Skandal Demurrage Rp 294 M
- KPK Selidiki Skandal Demurrage, Pakar: Pengamanan Bukti Mudahkan Penetapkan Tersangka
- KPK Diminta Prioritaskan Penyelidikan Skandal Demurrage Impor Beras