Buwas segera Koordinasi dengan DPR
Untuk Rencana Revisi UU Narkotika
jpnn.com - JAKARTA - Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Budi Waseso mengatakan, revisi Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memang harus dilakukan.
Menurut dia, piranti-piranti pendukung tugas memang harus dilakukan penyesuaian jika dianggap kurang memadai. "Jadi, tidak ada masalah. Kan semua untuk kebaikan dalam melakukan tugas memberantas penyalahgunaan narkoba," kata Buwas di Mabes Polri, Senin (14/9).
Menurut dia, revisi itu juga perlu dilakukan untuk mempercepat langkah pemberantasan narkoba. Sebab, kata dia, kalau tidak dilandasi UU atau peraturan yang mendukung pelaksanaan tugas maka itu akan menghambat.
"Oleh sebab itu, saya berpendapat memang semua harus dilakukan evaluasi untuk pembenahan sehingga dalam penanganannya kami bisa cepat," katanya.
Hanya saja, Buwas menegaskan, UU maupun peraturan yang ada sekarang tidak menghambat. Namun, ada beberapa yang harus direvisi dan diperbaiki. Menurutnya, di satu sisi penegakan hukum tujuannya membuat efek jera, supaya tak mengulangi perbuatan atau menularkan kepada yang lain.
Nah, Buwas menegaskan, di satu sisi rehabilitasi juga penting. "Bukan berarti tidak perlu rehab. Rehab itu penting. Tapi, nanti diatur bagaimana prosesnya," jelas Buwas.
Ia pun mengatakan, akan segera berkoordinasi intensif dengan Dewan Perwakilan Rakyat soal revisi. "Ya secepatnya. Saya sedang evaluasi dan menyusun itu. Nanti akan saya sampaikan ke DPR," ujarnya. "Kalau bisa hari ini, kenapa menunggu besok." (boy/jpnn)
JAKARTA - Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Budi Waseso mengatakan, revisi Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Pengukuhan Kepengurusan KWP 2024-2026, Ariawan: Saatnya Bersinergi dan Berkolaborasi
- KPK Dalami Keterlibatan David Glen di Kasus TPPU Abdul Gani Kasuba
- Jaksa Agung ST Burhanuddin Soal Jaksa yang Terlibat Judol Hanya Iseng-Iseng, Astaga!
- Pordasi Era Kepemimpinan Aryo Djojohadikusumo Siap Kirim Atlet ke Olimpiade LA 2028
- Menteri Hukum Lantik Widodo Jadi Dirjen AHU, Tekankan Supremasi Hukum yang Transparan
- Mendes Yandri dan Mensos Gus Ipul Teken MoU, Siap Berkolaborasi Entaskan Kemiskinan