BW Janji Bongkar Korupsi Perpajakan

JAKARTA - Kandidat pimpinan KPK, Bambang Widjojanto (BW) mengaku sudah melakukan kajian tentang korupsi di bidang perpajakan. Hasilnya, diketahui bahwa di Ditjen Pajak terdapat pengawas dan pemeriksa pajak yang memiliki kewenangan terlalu besar. Besarnya kewenangan itu berpotensi terjadi penyalahgunaan kewenangan, apalagi kerja pengawas dan pemeriksa pajak tidak diawasi.

"Pengawas Pajak dan Pemeriksa Pajak kewenangannya terlalu besar. Mereka berwenang menetapkan suatu kasus sebagai pidana pajak atau hanya sengketa pajak. Eksekutor dan regulator jadi satu, pengawasnya tidak ada," ujarnya saat menjalani fit and proper test di gedung DPR, Rabu (24/11) malam.

Pernyataan itu disampaikan Bambang menyusul banyaknya pertanyaan dari Komisi III DPR RI tentang kasus korupsi di bidang pajak, termasuk kasus Gayus Tambunan. Sejumlah anggota Komisi III menganggap kasus korupsi di bidang ini sangat besar merugikan keuangan negara.

Menurut Bambang, sebagai upaya pencegahan dirinya mengusulkan adanya reformasi di Ditjen Pajak. Kewenangan pengawas dan pemeriksa pajak perlu ditata ulang dan harus ada kontrol publik terhadap pekerjaan mereka. "Ini supaya potensi penyalahgunaan wewenang bisa diminimalisir," ujarnya.(rnl/jpnn)