BW: KPU Gagal Membangun Konsistensi

jpnn.com, JAKARTA - Ketua tim kuasa hukum paslon 02 Bambang Widjojanto atau akrab disapa BW menyebutkan, tim kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan inkonsistensi di dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2019.
"Mereka gagal membangun konsistensi," ucap BW ditemui di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (18/6) ini.
BW mengatakan, tim kuasa hukum KPU sempat menolak permohonan perbaikan yang dimohonkan pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.
Bahkan, penolakan disampaikan dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2019 dengan agenda mendengarkan keterangan termohon dan pihak terkait di Mahkamah Konstitusi, Selasa ini.
Di tengah penolakan, ucap dia, tim kuasa hukum KPU turut menjawab dalil permohonan perbaikan yang dimohonkan oleh Prabowo - Sandiaga dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2019.
BACA JUGA: BW dan Luhut Berdebat di MK, antara Senioritas Vs Tuduhan Bermain Drama
Tim kuasa hukum KPU turut menanggapi dalil pemohon yang mempersoalkan status Ma'ruf Amin sebagai cawapres 2019. Menurut BW, dalil terkait Ma'ruf masuk dalam dokumen permohonan perbaikan Prabowo - Sandiaga.
"Perbaikan kami ditolak mereka, tetapi argumen perbaikan kami dibahas. Ini kan orang yang tidak konsisten," ungkap dia.
Ketua tim kuasa hukum paslon 02 Bambang Widjojanto atau akrab disapa BW menyebutkan, tim kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan inkonsistensi
- KPU Banten Akan Kembalikan Sisa Anggaran Pilkada 2024 Sebesar Rp 130 Miliar
- Pengamat: Pilkada Barito Utara Berjalan Baik, Sesuai Aturan yang Belaku
- Ketua KPU Barito Utara Sebut Sudah Jalankan Seluruh Aturan Pilkada
- Johanis Tanak Nilai Kewenangan DPR Evaluasi Pejabat Bertentangan dengan UU
- Agustina-Iswar Ditetapkan Sebagai Wali Kota-Wakil Wali Kota Semarang, Langsung Tancap Gas
- KPU Dapat Sanksi Peringatan Keras, MK Diminta Pertimbangkan Putusan DKPP Pilkada Madina