Cabut Zona Larangan Terbang di Libya

NEW YORK - Tewasnya mantan pemimpin Libya Muammar Kadhafi membuat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mempertimbangkan rencana mencabut zona larangan terbang (no-fly zone) yang diterapkan di negeri utara Afrika itu lewat sebuah resolusi. Zona larangan terbang yang saat ini masih berlaku di Libya pasca-tewasnya Kadhafi pada Kamis lalu (20/10) itu menjadi topik hangat PBB.

Pada Jumat lalu (21/10), Dewan Keamanan (DK) PBB mulai membahas pembicaraan soal pencabutan ketentuan yang diberlakukan sejak 17 Maret 2011 itu. Rusia, salah satu anggota tetap DK PBB yang juga mantan sekutu utama rezim Kadhafi, telah mendesak agar organisasi negara-negara di dunia itu segera mencabut larangan tersebut.

Duta Besar (Dubes) Rusia untuk PBB Vitaly Churkin menyatakan bahwa sejauh ini pihaknya telah mengedarkan draf resolusi kepada negara-negara lain anggota DK terkait pencabutan zona larangan terbang tersebut. "Karena dulu zona larangan itu diterapkan berdasar keputusan DK PBB, kini DK PBB lah yang harus mencabutnya," kata diplomat 59 tahun tersebut seusai pertemuan tertutup di markas besar PBB di Kota New York, Amerika Serikat (AS), kemarin WIB (22/10).

Menurut Churkin, kematian Kadhafi di tangan pejuang Dewan Transisi Nasional (NTC) merupakan momen yang tepat untuk menormalisasi Libya. Salah satunya adalah mengembalikan zona terbang negeri itu ke tangan pemerintahan baru. Sebab, tewasnya Kadhafi dan sejumlah pejabat maupun anaknya serta tertangkapnya para petinggi rezim lama di Libya jelas telah meminimalkan ancaman terhadap warga sipil.