Cabut Zona Larangan Terbang di Libya

"Kami punya pandangan yang sama bahwa saat ini kita semua telah memasuki masa akhir misi (NATO). Tetapi, segala hal yang bersifat teknis harus dibicarakan lebih dulu dengan pemerintahan baru di Libya," tegas Araud. Menurut Lyall Grant, NTC tak ingin melakukan transisi dengan tergesa-gesa. Khususnya yang terkait dengan otoritas udara Libya.

Dia mengungkapkan bahwa pemerintahan Perdana Menteri (PM) Inggris David Cameron juga telah membahas ketentuan zona larangan terbang dengan NTC. "Mereka (NTC) menyatakan tak ingin terburu mengakhiri otoritas militer (NATO) di wilayahnya. Karena itu, kita perlu membicarakan segala sesuatu dengan lebih matang dengan melibatkan mereka," terangnya.

Dia menambahkan bahwa rapat DK PBB yang melibatkan 15 anggota tetap dan tidak tetap itu bakal diikuti dengan serangkaian pembahasan lanjutan. Termasuk, melibatkan pemerintahan NTC di bawah kepemimpinan PM Mahmoud Jibril. "Saya harap perkara ini bisa diputuskan dalam pemungutan suara pertengahan pekan depan," ujar Lyall Grant.

Secara terpisah, maskapai penerbangan Inggris British Airways (BA) menyatakan bahwa pihaknya masih takut menerbangkan armadanya ke wilayah Libya. Penasihat Risiko Internasional BA William Sandover menuturkan bahwa pihaknya belum yakin langit Libya sudah aman untuk dilintasi pesawat komersial dalam waktu dekat. Karena itu, BA tidak akan mendahului keputusan DK PBB mengenai zona larangan terbang. Selama belum ada keputusan final, BA tidak akan menerbangi wilayah Libya.