Cadangan Devisa Tinggal USD 51 miliar
Depresiasi Rupiah Ganjal Ekspektasi Penurunan BI Rate
Kamis, 06 November 2008 – 09:57 WIB

Cadangan Devisa Tinggal USD 51 miliar
JAKARTA - Upaya penguatan nilai tukar rupiah melalui intervensi pasar Bank Indonesia (BI) telah menguras cukup banyak cadangan devisa. Hingga akhir Oktober, cadangan devisa tinggal sekitar USD 51 miliar. Jumlah tersebut jauh berkurang dibanding posisi 29 September yang masih mencapai USD 57,1 miliar. "Cadangan devisa akhir Oktober USD 51 miliar," kata Deputi Gubernur BI Hartadi A. Sarwono usai seminar tentang Krisis Ekonomi Global yang digelar Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia di Gedung BI, Jakarta, Rabu (5/11). Seperti diketahui, inflasi Oktober sudah melandai di posisi 0,45 persen. Seharusnya BI bisa menghentikan pengetatan kebijakan moneter. Namun kini BI memang masih harus dihadapkan pada upaya penguatan nilai tukar rupiah.
Dengan demikian, dalam satu bulan, cadangan devisa sudah berkurang sekitar USD 6,1 miliar. BI juga akan mempertimbangkan nilai tukar rupiah pada posisi BI rate yang diputuskan dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) hari ini (6/11).
Baca Juga:
Ini karena kegiatan ekonomi dan harga komoditas sudah mulai turun. Sehingga inflasi diharapkan sudah mulai terjaga. BI kini melihat seberapa besar dampak depresiasi rupiah terhadap imported inflation. "Satu-satunya dampak adalah nilai tukar. Namun perkiraan kita, dampak nilai tukar ini tidak sebesar perkiraan yang semula terhadap imported inflation. Ini karena impor juga menurun," kata Hartadi.
Baca Juga:
JAKARTA - Upaya penguatan nilai tukar rupiah melalui intervensi pasar Bank Indonesia (BI) telah menguras cukup banyak cadangan devisa. Hingga akhir
BERITA TERKAIT
- Trump Terapkan Bea Masuk Tinggi ke Produk RI, Misbakhun Punya Saran untuk Pemerintah & BI
- Ekonom Ungkap Komoditas yang Bakal Terdampak Kebijakan Tarif Trump
- Harga Pangan Sejumlah Komoditas Stagnan Tinggi
- H+3 Arus Balik Lebaran, KAI Daop 4 Semarang Catat ada 94 Ribu Penumpang
- Analis Sebut Kans Ekonomi Indonesia Alami Perkembangan Progresif
- Respons Pemerintah RI Soal Kebijakan Baru Donald Trump