Cak Imin Bantah Bertemu Prabowo Untuk Bahas Kursi Kabinet

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyebut bahwa pihaknya sama sekali tidak pernah terpikir mengenai kursi kabinet di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendatang.
“Soal kabinet sama sekali tidak pernah terpikirkan buat PKB dan PKB tahu persis bahwa kami merasa punya kewajiban menyukseskan pemerintahan, tetapi secara moral, kami merasa tidak perlu ikut campur urusan hak prerogatif presiden,” kata Cak Imin saat konferensi pers di Kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu.
Menurut Cak Imin, PKB tidak mempunyai kewenangan apa pun terkait susunan kabinet. Hal itu, kata dia, mutlak menjadi hak prerogatif presiden terpilih.
“PKB sama sekali tidak punya kewenangan apa pun, mutlak itu hak prerogatif presiden, sehingga kita secara moral punya tanggung jawab agar pemerintahan yang akan datang betul-betul bermanfaat, memberikan kemakmuran, kesejahteraan, keamanan,” kata dia.
Selain itu, Cak Imin juga membantah kabar pertemuan dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk membicarakan susunan kabinet.
“Belum, belum, memang enggak ada,” ucap Cak Imin singkat.
Senada, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan susunan kabinet merupakan hak prerogatif presiden, sehingga PKB tidak menawarkan nama-nama tertentu.
“PKB belum berpikir itu dan tidak terpikir, itu memang kewenangan prerogatif presiden, tunggu saja,” kata dia ditemui terpisah.
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin membantah kabar dia bertemu dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk membahas kursi kabinet.
- Prabowo Sebut Petani Harus Bisa Punya Rumah dan Mobil
- PAN Dukung Prabowo Jadi Capres 2029, Cak Imin: Tergesa-Gesa Amat, Sih
- Cak Imin Minta Kemenkes Lakukan Ini Setelah Siswa Keracunan Menyantap MBG
- Wujudkan Visi Prabowo, Bupati Lahat Siapkan Generasi Emas Lewat Pengembangan SDM Unggul
- Soal Penjurusan di SMA, Mendikdasmen: Arahan Presiden Agar Dikaji Lebih Dalam
- LG Batal Investasi Baterai EV di RI, Prabowo Yakin Ada Investasi Negara Lain