Caleg Banteng DKI Dibekali KPK

jpnn.com - UNTUK mengantisipasi perilaku korupsi para calon legislatif yang akan duduk di DPRD DKI Jakarta, DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta meminta pembekalan oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Diharapkan, para anggota dewan asal partai berlambang banteng itu bisa mendampingi Pemprov DKI yang dipimpin Gubernur Joko Widodo (Jokowi) mewujudkan roda pemerintahan yang bersih dan transparan.

Pembekalan yang digelar pada Kamis (12/12) malam di kantor DPD PDI Perjuangan itu, dihadiri 106 caleg untuk DPRD DKI dan 21 caleg untuk DPR RI. Ketua DPD PDI Perjuangan DKI, Boy Bernadi Sadikin mengatakan, pembekalan itu merupakan wujud komitmen membentuk anggota dewan yang siap membangun Jakarta Baru.

“Baru dari sisi kinerja, semangat dan terbuka kepada masyarakat Jakarta. Khususnya keterbukaan terhadap transparansi, kekayaan dari awal hingga akhir masa jabatannya,” ujar dia.

Pembekalan oleh KPK, lanjut Boy, bertujuan agar para caleg PDI Perjuangan asal Jakarta memahami tentang laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang diatur undang-undang, serta pentingnya transparansi publik. “Acara ini juga sebagai bentuk dorongan kepada KPK agar meningkatkan kinerjanya lebih baik lagi ke depannya,” tandas dia.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat menyambut baik kegiatan tersebut. “Ini upaya partai untuk melakukan usaha preventif, sehingga ketika menjadi anggota DPRD maupun DPR menjadi anggota parlemen yang bersih tidak terlibat tindak pidana korupsi,” imbuhnya.

Menurut Djarot, tidak menutup kemungkinan masih ada anggota legislatif dari PDI Perjuangan yang melanggar. Karenanya internal partai akan memberikan sanksi sesuai dengan kesalahannya. “Kalau itu terjadi, partai tidak akan segan-segan memecat sebagai kader partai,” tegas dia.

Sementara itu, Deputi Bidang Pencegahan KPK Iswan Elmi menyatakan, kegiatan tersebut sebagai bentuk upaya KPK untuk membantu para kader partai agar tidak terlibat dalam kasus-kasus korupsi. Dirinya mengakui bahwa PDI Perjuangan merupakan parpol pertama yang mendukung keinginan KPK untuk memberantas korupsi. “Kami berharap PDI Perjuangan menghasilkan kader-kader yang berkualitas di parlemen,” tuturnya.

Iswan menambahkan, LHKPN merupakan instrumen untuk menilai akuntabilitas seorang pejabat negara. Karenanya dilakukan pemeriksaan LHKPN secara berkala, agar dapat diketahui ada atau tidak peningkatan harta yang tidak wajar dari pejabat. Dalam proses pembekalan itu, para caleg terlihat antusias mendengarkan pemaparan dari KPK. (rul)