Caleg Demokrat Terancam Gagal

Meski demikian, dia menambahkan bahwa partainya juga tidak terlalu bergantung pada keberadaan surat tersebut. "Bila sampai waktu tertentu tidak ada suratnya, tentu majelis tinggi harus bersidang untuk mengambil keputusan," imbuh purnawirawan berpangkat terakhir letjen itu.

Secara terpisah, Ketua Departemen Tanggap Bencana DPP PD Umar Arsal menilai penunjukan empat pimpinan sebagai sebagai pengambil alih kewenangan Anas tidak efektif. "Selain itu, masalahnya kan kalau empat orang itu legitimasinya juga kurang," ujar Umar Arsal.

Meski menyerahkan keputusan pada majelis tinggi, dia berpandangan, yang terbaik tetaplah dengan memilih ketua umum baru lewat kongres luar biasa. Hal itu selaras dengan ketentuan di AD/ART bahwa ketua umum dipilih lewat kongres. "Bagaimanapun, pengganti Ketum harus KLB," tandas salah satu politikus PD yang dikenal dekat dengan Anas itu.

Wasekjen DPP Partai Demokrat Ramadhan Pohan tidak khawatir partainya menghadapi masalah terkait batas waktu penyusunan daftar caleg sementara (DCS) yang dijadwalkan KPU, yakni sekitar April mendatang. Di dalam UU Pemilu, DCS memang harus ditandatangani ketua umum dan Sekjen partai.