Calo-calo TKI di Bandara Harus Dihabisi

Dalam rangka menuntaskan persoalan TKI, Tim Khusus Penanganan TKI bentukan DPR meminta Kementerian Luar Negeri segera melakukan koordinasi (MoU) dengen Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Kementerian Agama dalam merespon banyaknya TKI ilegal yang marak setelah umroh dan musim haji. Anggota Tim Khusus Penyelesaian TKI dari Fraksi Partai Golkar, Chairunnisa, menyatakan, pemerintah harus berusaha semaksimal mungkin untuk memulangkan seluruh TKI ilegal yang saat ini hidup di bawah Jembatan Kandara Jeddah dan Sareh Mansyur Mekkah.

"Upaya yang harus dilakukan untuk memulangkan TKI ielagal di Arab Saudi, bisa atas upaya pemerintah sendiri maupun dengan memanfaatkan kekebijakan amnesti yang diberikan oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang akan berakhir pada Maret 2011," ucap Chairunnisa di gedung DPR, Rabu (26/1).

Dalam kesempatan itu, Chairunnisa yang didampingi Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, Ketua Tim Khusus DPR Irgan Chairul Mahfiz (PPP), anggota tim Taufik Effendy (Demokrat), serta Eva Kusuma Sundari (PDIP), juga menyatakan, jangan sampai ada kesan pemerintah membiarkan nasib TKI terlunta-lunta di negara lain. Menurutnya, permasalahan TKI juga tidak hanya di luar negeri. Sebab, masalah sudah muncul sejak proses rekrutmen, penempatan, saat bekerja, hinga kepulangan kembali ke Tanah Air.

"Untuk itu timsus mendesak Kemenakertrans, Kemenlu, BNP2TKI dan Kemenhukham untuk melakukan pembenahan menyeluruh dan konseptual terhadap sistem pengiriman dan pemulangan TKI ke luar negeri. Perlu dilakukan audit kebijakan di setiap tahapan sehingga diperoleh diagnosis tepat untuk perbaikan kebijakan maupun regulasi," cetusnya.