Calon Hanya Dua Pasang Rawan Konflik, Ini Alasannya
jpnn.com - JAKARTA - Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Polpum Kemendagri) terus mengantisipasi terhadap kemungkinan munculnya konflik jelang pilkada serentak Desember 2015. Daerah-daerah yang dianggap rawan kerusuhan terus dipantau.
Sekretaris Ditjen Polpum Kemendagri Budi Prasetyo menjelaskan, acara Rakornas pada 12 Novomber 2015 mendatang akan dijadikan kesempatan untuk mengingatkan semua pihak mengenai pentingnya deteksi dini, guna mencegah munculnya kerusuhan.
"Dalam Rakornas untuk persiapan pilkada itu nantinya ada penyampaikan materi dari Kepala BIN, juga Kapolri. Antisipasi kerusuhan pilkada sudah tentu menjadi salah satu materi yang akan disampaikan. Ini agar pelaksanaan pilkada berjalan aman, lancar, sukses," ujar Budi Prasetyo kepada JPNN, Minggu (8/11).
Budi mengingatkan pernyataan yang pernah disampaikan Direktur Jenderal Polpum Kemendagri Mayor Jenderal Soedarmo.
"Pak Dirjen pernah menyampaikan bahwa di daerah yang pilkadanya hanya diikuti dua pasangan calon, itu perlu mendapat perhatian khusus," terangnya.
Diberitakan sebelumnya, Mayjen Soedarmi mengatakan, jika pasangan calon hanya ada dua, maka itu perlu mendapat perhatian khusus.
"Contoh pasangan yang bertarung hanya dua pasangan calon. Mereka akan head to head. Nah situasinya akan berbeda dengan misalnya kalau tiga pasangan calon. Tentu, pemantauan dan antisipasinya berbeda," ulas Soedarmo.
Dijelaskan, jika pasangan calon hanya ada dua, maka "persaingan" yang terjadi akan mengerucut. Yakni, massa pendukung lebih terkonsentrasi ke dalam dua blok.
JAKARTA - Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Polpum Kemendagri) terus mengantisipasi terhadap
- Bagja Tak Setuju Bawaslu Jadi Lembaga Ad Hoc, Begini Alasannya
- Muzani Bantah Gerindra Serang PDIP Terkait Pandangan Kritis Soal PPN Naik Jadi 12 Persen
- Gerindra Bantah Menyerang PDIP Soal Kenaikan PPN jadi 12 Persen
- Jubir PSI: PDIP Pengusul PPN 12%, Sekarang Mau Jadi Pahlawan Kesiangan
- Hanif Dhakiri: Jangan Memanfaatkan PPN 12% jadi Alat Menyerang Presiden Prabowo
- Syahganda Sebut Pernyataan Dolfie Soal PPN Dapat Picu Instabilitas Politik