Calon Kada Banyak Terkena OTT KPK, KPU Jangan Cuek
jpnn.com, JAKARTA - Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Rizkiyansyah menilai, penangkapan terhadap sejumlah calon kepala daerah oleh KPK dalam beberapa hari terakhir, penting menjadi perhatian penyelenggara pemilu. Paling tidak untuk mengatur mekanisme ke depan, demi pemilu dan pilkada yang berkualitas.
"Saya kira itu (penangkapan calon kepala daerah,red) sebenarnya menjadi warning. Harusnya menjadi bagian yang juga diperhatikan secara lebih serius oleh penyelenggara, terhadap mekanisme yang ada di dalam aktivitas pemilu. Misalnya, menginformasikan bahwa yang bersangkutan memang sudah tersangkut (kasus hukum)," ujar Ferry usai menjadi pembicara pada diskusi yang digelar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Jakarta, Rabu (14/2).
Komisioner KPU periode 2012-2017, kata Ferry, pernah melakukan terobosan terkait calon kepala daerah yang tersangkut kasus hukum.
Mereka menyurati presiden, agar kepala daerah terpilih ditunda pelantikannya karena berstatus tersangka.
"Kami surati presiden, 'Pak presiden, ini tersangka lho'. Kami usulkan agar ditunda pelantikannya sampai ada putusan inkrah. Mekanisme ini juga untuk menjaga marwah proses pemilu yang berintegritas," ucapnya.
Menurut mantan Komisioner KPU Jawa Barat ini, tokoh yang terjerat kasus hukum boleh saja tetap menjadi calon kepala daerah, selagi putusan hukum belum berkekuatan final dan mengikat. Namun, penting diinformasi pada masyarakat, bahwa calon tersebut berstatus tersangka.
"Sama saja, misalnya pernah menjadi narapidana, dengan putusan MK boleh menjadi peserta pilkada. Tapi tetap harus diinformasikan atau dicantumkan dalam daftar riwayat hidupnya pernah menjadi narapidana. Agar pemilih tahu rekam jejaknya. Bahwa kemudian sudah berkelakuan baik, itu menjadi hak pemilih untuk menentukan sikap," katanya.
KPK diketahui melakukan operasi tangkap tangan terhadap sejumlah kepala daerah yang juga berstatus sebagai calon kepala daerah, dalam beberapa hari terakhir. Masing-masing Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko, yang kembali maju di Pilbup Jombang, Jawa Timur.
KPU sebagai penyelenggara pilkada tidak boleh hanya diam menyikapi banyaknya calon kepala daerah terkena OTT KPK.
- Pilkada Masuk Masa Tenang, Bawaslu Serang Fokus Mengawasi 2 Titik Rawan
- Amplop Berlogo Rohidin Mersyah-Meriani Ikut Disita KPK, Alamak
- Jokowi Aktif Mendukung Paslon Tertentu, Al Araf: Secara Etika Itu Memalukan
- Al Araf Nilai Jokowi Memalukan Turun Kampanye di Pilkada 2024
- Polres Pematangsiantar Siap Berikan Keamanan di TPS Saat Pilkada Berlangsung
- Temuan Perludem: Ribuan Kasus Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada Serentak 2024