Calon Kada Golkar Harus Berdasar Survei

JAKARTA - Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen DPP Golkar Samsul Bachri menegaskan, calon kepala daerah yang akan diusung DPP Partai Golkar harus berdasarkan hasil survei. Jika tidak, calon tersebut dianggap tidak sah. "Penetapan calon kepala daerah, baik bupati, walikota dan gubernur dari Golkar, ditetapkan DPP Golkar. Tentunya bersama-sama dengan semua tim Pilkada Pusat, serta DPD I dan DPD II," ujar Samsul yang dihubungi JPNN, Rabu (6/1) sore.

Dijelaskan Samsul, untuk penetapan calon kepala daerah dari Golkar memang mengacu pada juklak, di mana harus ada survei. Yang paling tinggi elektibilitasnya, itulah pilihan DPP. "DPP tidak melihat dia itu ketua DPD atau bukan. Kita harus berpegang pada hasil survei," ujarnya lagi.

Dilanjutkan Samsul, jika DPD I dan DPD II sudah mensosialisasikan calonnya, silakan saja. Pastinya katanya, sampai saat ini DPP Golkar belum merapatkan dan menetapkan calon kepala daerah di seluruh Indonesia. Golkar pun belum membuka pendaftaran calon kepala daerah.

Sebelumnya, Senin (4/1), Samsul mengungkapkan bahwa pekan depan DPP Golkar akan menentukan calon gubernur dan bupati/walikota yang akan diusung dalam pilkada pada pertengahan 2010. Alasannya, DPP Golkar saat ini tengah menunggu hasil survei dari lembaga independen terhadap calon kepala daerah, yang saat ini sementara masih berjalan.