Calon Kada Harus Bersih Secara Moral

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi bersikeras bahwa persyaratan calon kepala daerah harus bersih dari perilaku cacat moral dan punya pengalaman pemerintahan harus diatur dalam UU. Sebab, masyarakat Indonesia belum memiliki pendidikan politik yang memadai.  "Memang kondisi negara kita berbeda dengan negara maju seperti Amerika. Di sana persyaratan calon kepala daerah sangat longgar," katanya di kantornya kemarin (23/4). "Masyarakat di sana sudah cerdas dalam memilih calon kepala daerah yang berkompeten," lanjut dia.

     

Meski persyaratannya longgar, para calon kepala daerah di AS harus memiliki kepintaran dan pemaparan visi-misi di depan publik. Nah, di sinilah proses paling berat. Masyarakat bisa menilai calon pemimpinnya. "Kalau punya cacat moral mereka susah mencari simpati," imbuhnya. Kondisi itu berbeda dengan di Indonesia. Gamawan mengatakan, orang Indonesia rata-rata sekolah hanya selama 7,5 tahun. Sedangkan di negara maju masyarakat menempuh pendidikan sampai 18 tahun.

   

Selain itu, kesadaran untuk mendapatkan informasi masyarakat Indonesia masih kurang. Orang Indonesia yang mebaca koran hanya 5 persen. Sedangkan di negara maju, bisa mencapai 100 persen. "Bahkan banyak yang membaca lebih dari satu koran," ujarnya.

   

Nah, jika negara tidak mengatur dan memberikan batasan kepada calon kepala daerah itu bakal menjadi bumerang bagi masyarakat sendiri. Untuk itu, Kemendagri tetap akan merevisi UU Nomor 32 Tahun 32 tentang Pemerintahan Daerah tersebut.