Calon KSAL Tak Harus Bintang Tiga

JAKARTA - Sesuai peraturan, masa jabatan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksmana Sumardjono mestinya berakhir karena memasuki masa pensiun. Berdasar pasal 71 UU No 34/2004 tentang TNI, Sumardjono pensiun terhitung mulai besok (1 Juli 2008) karena memasuki usia 57 tahun. Mantan Irjen Dephan itu lahir di Yogyakarta 21 Juni 1951.

    Namun, hingga saat calon KSAL masih belum dinyatakan secara resmi oleh Mabes TNI. Siapa yang bakal dipilih presiden? ’’Yang jelas, Angkatan Laut sudah menyiapkan penggantinya,’’ ujar Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Marsekal Muda Sagom Tamboen pada Jawa Pos setelah pelepasan jenazah korban Cassa 212 di Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu malam (29/06).

    Marsekal bintang dua itu mengaku belum tahu siapa yang akan dipilih SBY memimpin korps baju putih itu. ’’Kapan waktunya dan siapa orangnya saya belum tahu. Tapi yang jelas, kalau prajurit begitu masuk pensiun ya pensiun,’’ kata Sagom.

    Apakah calonnya berasal dari bintang tiga? Mantan Kadispen AU itu malah menggeleng. ’’Belum tentu. Bisa saja bintang dua,’’ katanya lalu tersenyum. Pernyataan Kapuspen ini menarik karena lazimnya yang dipilih menjadi KSAL adalah yang sudah berbintang tiga. Begitu dilantik SBY, dipastikan segera naik pangkat menjadi bintang empat (laksamana). Namun, jika yang dipilih bintang dua, berarti ada promosi jabatan di luar kebiasaan.

    Saat ini, ada beberapa nama bintang tiga TNI AL yang masih dinas aktif di lingkungan TNI. Misalnya Laksamana Madya Tedjo Edhie yang menjabat sebagai Kepala Staf Umum Mabes TNI, Laksamana Madya Didik Heru sebagai Wakil KSAL, dan Laksamana Madya Djoko Sumaryono sebagai Ketua Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla).

     Dari Marinir ada Letjen (Mar) Safzen Noerdin yang menjabat sebagai Inspektorat Jendral Departemen Pertahanan.     Sumber Jawa Pos di lingkungan TNI menyebut nama bintang tiga yang paling berpeluang adalah Laksdya Tedjo Edhie. Namun, bisa saja berubah di detik akhir. ’’Sebab, nama-nama yang disodorkan Mabes AL, Wanjakti, dan Panglima TNI tetap harus dipilih presiden. Jadi, SBY bisa saja memilih nama lain,’’ kata sumber itu.

    Ditemui di Lanud Halim, Ketua Komisi I (Bidang Pertahanan) DPR Theo L. Sambuaga mengaku belum mendengar kandidat nama KSAL baru. ’’Yang jelas harus professional karena Indonesia adalah negara maritim yang besar,’’ kata politisi Golkar itu. (rdl/oki)