Calon Pendamping Jokowi Sudah di Kantong Megawati

Menurut dia, ada tiga standar kriteria partai yang bakal diajak kerjasama untuk berjuang di pilpres nanti. Pertama, memenuhi syarat atau standar untuk bisa maju menggotong capres-cawapres. Kedua, cawapresnya harus memiliki impact dalam menambah elektabilitas calon yang diusung. Ketiga, mampu menjalankan pemerintahan yang efektif.

“Jadi pilihan cawapresnya harus figur yang bisa menambah elektabilitas dan memenangkan pilpres,” kata dia yang masih anggota DPR RI 2004-2009 itu.

“Tidak harus berpikir Jawa-Non Jawa, Militer-Non Militer, dan Pribumi-Non Pribumi. Nah, syarat ketiga soal menjaga efektivitas pemerintahan ke depan adalah mereka tidak tersandera oleh persoalan masa lalu, persoalan hukum dan bersih. Kalau soal nama sudah di kantong Ibu Mega. Yang pasti kerjasamanya harus lahir batin,” katanya.

Bagaimana dengan PKB? Partai yang bakal menjadi bando, apakah akan muncul tiga pasangan atau empat pasangan?

Jika PKB tetap bergabung dengan geng PDI-P dan Nasdem, maka tidak akan ada empat pasangan, maksimal tiga pasangan. Nah, dari ketiga pasangan itu, apakah akan muncul Koalisi Baru, Poros Baru, yang dipimpin Partai Demokrat?

Jika PD menggandeng PAN, PKS, maka akan ada satu poros yang tidak berkecukupan modal, untuk mendapat tiket. Entah itu poros Partai Golkar atau poros Gerindra.

“Saya juga menggugat, soal dikotomi Islam dan Nasionalis. Itu tidak ada dalam sejarah. NU sejak 1936, dalam Muktamar NU di Banjarmasin, Kalsel, sebelum Indonesia Merdeka, tidak mengkonsep negara Indonesia sebagai negara Islam, karena menyadari ada banyak keragaman. Dalam Muktamar NU di Situbondo 1984, NU juga menegaskan soal asas tunggal Pancasila. Jadi, jangan Tanya nasionalisme kami,” kata Marwan.

Soal koalisi dan simulasi Capres-Cawapres, PKB menghindari istilah dagang sapid an politik transaksional. Pemerintahan harus dibangun dengan basis kualitas, visioner dan futuristic.